Gelar Pasar Murah dan Salurkan Bansos, Upaya Pemprov Kalbar Tahan Laju Inflasi Pangan

Di provinsi ada dua program utama yaitu pasar murah/operasi pasar dan bantuan sosial.Kunci mengendalikan inflasi sebetulnya harus rajin koordinasi

Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
Tribun Pontianak/Nina Soraya
Gubernur Kalbar dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar menyerakan Booklet Edukasi Inflasi kepada Perwakilan TP PKK serta penyerahan bantuan PSBI kepada dua Pondok Pesantren dan dua kelompok tani saat Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalbar pada Senin 19 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Sutarmidji mengatakan laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Terakit antisipasi masalah inflasi sesuai arahan dan aturan dari pusat untuk kegiatan pengendalian inflasi, salah satunya misalkan menggunakan 2 persen Dana Alokasi Umum untuk kegiatan menyangkut masalah inflasi.

“Kalau provinsi ada dua program utama yaitu pasar murah atau operasi pasar dan bantuan sosial.

Kunci mengendalikan inflasi sebetulnya harus rajin koordinasi, memahami dan mempunyai data valid.

Saya ambil contoh beras sebagai komponen utama inflasi karena sumbangsih di atas 70 persen.

Maka beras dijaga jangan sampai naik harganya,” kata Sutarmidji saat memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Kalbar pada Senin, 19 September 2022.

Lanjutnya, maka penting untuk memastikan data yang dipakai benar. Termasuk mengetahui daerah mana surplus dan daerah minus, sehingga distribusi jangan sampai terhambat. “Saat ini harga beras kita stabil harganya,” ujarnya.

Lima Program Unggulan BI Kalbar Untuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Daerah

Terkait upaya pemprov menjaga agar kenaikan penyesuaian BBM tidak terlalu berdampak kepada masyarakat, menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui beberapa program.

“Pertama, menyalurkan bantuan barang atau sembako kepada masyarakat miskin penerima PKH sebanyak 8.650 paket sembako yang dilaksanakan di kabupaten kota,” ujarnya saat men

Kedua, melakukan operasi pasar untuk kebutuhan pangan yang harga komoditinya mengalami lonjakan atau melonjak direncanakan sebanyak 34 kali di pasar. “Operasi pasar jangan dilakukan di kecamatan tapi di pasar, karena BPS menghitung inflasi di sana,” ujar Midji saat menyampaikan sambutan.

Ketiga, berdasarkan PMK 134 Tahun 2022 diminta Pemda untuk wajib mengalokasikan Sisa Dana Transfer Umum sebesar 2 persen atau sebesar Rp 11,7 miliar dengan alokasi sebesar 60 persen untuk bantuan bahan pangan sosial dan sebesar 40 persen untuk kegiatan perlindungan sosial.

Keempat, penciptaan lapangan kerja yang mampu mendorong tingkat pendapatan masyarakat.

Lalu kelima, dalam rangka pengawasan penyalura, pemda wajib melaporkan realisasi anggaran dan penyalurannya kepada BPKP Perwilan Provinsi Kalbar.

Lalu terkait Kabupaten Sintang walaupun pada Agustus 2022 terjadi deflasi 0,96 persen.

Namun laju inflasi yoy telah di atas 7,39 persen. Untuk itu pemerintah provinsi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial bahan pangan pokok, operasi pasar serta memfasilitasi program pusat penyaluran bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved