Kabid Perdagangan Dinas Kumindag Sambas Prediksi Harga Komoditas Naik Mungkin Terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Bidang Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sambas Abdul Hadi berujar prediksi kenaikan harga komoditas mungkin bisa terjadi kedepan. Pihaknya selalu memonitor dan mengupdate harga bahan pokok di pasar, Kamis 15 September 2022.

"Berdasarkan pengalaman jadi memang kegiatan-kegiatan kebijakan pusat bagaimanapun juga pasti terjadi kenaikan harga barang. Tetapi memang di kami ada menu kegiatan pemantauan di lapangan kemudian TPID kegiatan operasi pasar," ujar Abdul Hadi.

Dia mengatakan kegiatan operasi pasar biasanya akan dilakukan apabila perubahan harga terjadi sedemikian ekstrem.

"Kalaupun terjadi memang perubahan harga sedemikian ekstrim mungkin akan dilakukan semacam kegiatan pasar murah. Tapi mudah-mudahan nanti ya kita lihat hasil keputusan di tim TPID karena memang TPID bekerja secara keseluruhan dan bekerja terintegrasi," tuturnya.

Pihaknya, kata dia, di Kabupaten Sambas terintegrasi dengan pusat bahwa sebenarnya sudah disiapkan program-program untuk antisipasi dampak kenaikan BBM.

• Gencarkan Germas Sasar Masyarakat Tidak Mampu Perlu Pengobatan Gratis di Sambas

"Kementerian Dalam Negeri kemarin menyebut programnya sebagai bantalan paska inflasi. Kementerian itu sudah disiapkan kegiatan bantuan tunai atau BLT Rp150.000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan diberikan dua kali jadi Rp300.000," ujarnya.

Kemudian Kementerian Perdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja ada juga kegiatan yang hampir sama untuk tenaga kerja di bawah gaji Rp3,5 juta akan mendapatkan BSU Rp600.000.

"Kemudian Kementerian Pedesaan, akan melakukan alokasi kegiatan dana desa. Kemudian ada juga 20 persen dari dana desa itu untuk kegiatan ketahanan pangan," ucapnya.

Jadi arahannya imbuh dia, memang kegiatan itu dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Artinya seperti gerakan penanaman halaman perkarangan untuk tanaman-tanaman sayuran, buah-buahan yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan ekonomi masyarakat.

"Kemudian diarahkan juga untuk pemerintah daerah untuk merelokasi kegiatan sebesar 2 persen untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial. Jadi kami yakin ini mudah-mudahan intervensi paska kenaikan BBM tidak terlalu sering dan masih tetap diberikan," harapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News