BWS Kalimantan I Gelar FGD Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Sumber Daya Air

Peserta FGD terdiri dari para pengusaha di Kalimantan Barat yang memanfaatkan sumber air khusus di wilayah Sungai Kapuas yang merupakan kewenangan BWS

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak mengadakan Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Orchardz Ayani Pontianak, Selasa 13 September 2022 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan kesadaran pengguna atau pengusahan sumber daya air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Pontianak mengadakan Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Orchardz Ayani Pontianak, Selasa 13 September 2022

Peserta FGD terdiri dari para pengusaha di Kalimantan Barat yang memanfaatkan sumber air khusus di wilayah Sungai Kapuas yang merupakan kewenangan BWSK I. 

Pengusaha yang hadir terdiri dari para pengusaha yang sudah mengurus izin maupun yang belum mengurus izin pengusahaan sumber daya air. 

Perlu Gagasan Segar Mengemas Kulminasi Matahari di Pontianak Agar Menarik Wisatawan

Melalui acara ini, BWSK I Pontianak mendorong agar pengusaha sumber daya air yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kewajiban, diantaranya pelaporan secara berkala di aplikasi website maupun mobile yang telah di sediakan BWSK I Pontianak. 

Para pengusaha yang belum mengurus izin, diminta untuk segera mengurus izin yang bersifat wajib sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Sambutannya, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, Novizar Adiyansyah mengimbau para pengusaha yang memanfaatkan sumber air agar mengurus izin.

"Pengusaha yang memanfaatkan sumber daya air di Kalbar, diharapkan memiliki izin sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengurus izin, pengusaha wajib menyertakan rekomendasi teknis," kata Novizar.

"Dalam FGD ini, selain para pengusaha, kami turut mengundang instansi pemberi izin yang berwenang mengeluarkan izin. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat," lanjut Novizar. 

Materi pertama disampaikan oleh Dewi Ariyanti, Ketua Tim Perizinan dan Pemantauan IV Dirjen Sumber Daya Air, Kementrian PUPR. Dewi menjelaskan alur dalam mengurus perizinan yang didahului dengan rekomendasi dari BWSK. 

"Berkas permohonan rekomendasi disubmit dengan cara diupload pada platform yang sudah disediakan. Semua berkas dimasukkan secara online, jadi pemohon tidak perlu harus datang ke Jakarta untuk mengantar berkas," kata Dewi.

"Berkas akan segera di proses tanpa ada biaya apapun. Untuk kelengkapan berkas juga akan diupdate terus oleh tim. Jika ada kekurangan, tim akan segera memberi tau. Jika berkas lengkap, berkas akan segera masuk ke tim verifikasi untuk mengecek segi teknis, hukum dan kebijakan," lanjut Dewi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Alfian, kembali menegaskan untuk proses perizinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan. 

"Mengacu pada Peraturan Gubernur no 51 tahun 2021, sebagaimana tertulis pada pasal 5 bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan," kata Alfian.

Dalam penyampaian materinya, Alfian juga turut menampilkan ditail tentang harga dasar air berdasar Peraturan Gubernur terbaru no 54 tahun 2022. 

"Aturan baru ini tengah disosialisakan karena perubahan diambil dengan dasar kondisi perekonomian di tahun 2012 dan 2022 telah berbeda," tutup Alfian. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved