DPRD Kayong Utara Setujui Tentang Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut, disetujui dan disahkan di Ruang Rapat DPRD, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. 

Penulis: Jovi Lasta | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara, gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus persetujuan bersama DPRD dengan Bupati Kayong Utara terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2022 menjadi perda Kabupaten Kayong Utara di ruang rapat kantor DPRD Kayong Utara, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Senin 12 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kayong Utara dalam rangka penyampaian fraksi terhadap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Kayong Utara. Senin 12 September 2022.

Perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut, disetujui dan disahkan di Ruang Rapat DPRD, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar

Lebih lanjut, ini ditandai dengan penyampaian akhir fraksi-fraksi dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2022 oleh Ketua DPRD Kayong Utara bersama Bupati Kayong Utara.

RSUD Kayong Utara Mulai Persiapan untuk Akreditasi Penilaian Standar Mutu

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi menyampaikan sambutan pada pendapat akhir fraksi-fraksi telah menyetujui Raperda perubahan tahun anggaran 2022.

"Dari apa yang telah disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, maka pada prinsipnya anggota DPRD dapat menerima atau menyetujui untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah Kabupaten Kayong Utara," terang Sarnawi.

Untuk itu, Sarnawi mengatakan terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah Kayong Utara dalam Rancangan Peraturan Daerah.

"Ada beberapa catatan perbaikan, saran atau pun, hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam Raperda yang dimaksud, sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010," tukasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved