KPK RI Libatkan Penanaman Nilai Integritas pada Pejabat Beserta Istri di Lingkungan Pemprov Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pemberdayaan serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas di Kalbar, berlangsung di Mercure Hotel Pontianak, Kamis 8 September 2022.

Dalam Bimtek ini, turut melibatkan Pejabat Eselon I, dan Eselon II Pemerintah Provinsi Kalbar, beserta istri yang hadir sebagai peserta Bimtek untuk mewujudkan keluarga antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas di Kalbar.

Perwakilan pimpinan KPK RI, DIR Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Dian Novianthi menyampaikan bahwa sekarang banyak sekali keluarga yang terlibat dalam tindakan korupsi atau menjadi tempat pencucian uang.

Pencucian uang itu bisa jadi dengan pengatasnamaan rekening, aset dan lain sebagainya.

• Cegah Tindakan Korupsi KPK Gelar Bimbingan Teknis Dunia Usaha BUMD dan BUMN di Kalbar

Maka dari itulah, dikatakannya pentingnya pendidikan antikorupsi dimulai dari keluarga. Paling tidak dimulai dari pasangan, apabila dia paham dengan gratifikasi, paham dengan konflik kepentingan dia tidak akan menerapkan kepada dirinya sebagai istri pejabat atau dia mengingatkan pasangannya supaya tidak melakukan korupsi.

Selain itu pentingnya indek antikorupsi bahwa banyak juga yang permisif terhadap korupsi.

“Menurut KPK ini penting kita masukkan dalam Bimtek ini. supaya keluarga dapat melakukan pendidikan kepada anak, di rumahnya. Inilah pentingnya pasangan dilibatkan,”ujarnya.

Apalagi mereka ini adalah pasangan dari pejabat, mereka punya ruang lingkup pergaulan komunitas yang cukup luas.

“Jadi dengan mereka paham, juga mengingatkan keluarganya atau pasangannya dan membantu mengingatkan komunitas di sekitarnya. Mau itu istri, bawahannya, atau mungkin keluarganya dan juga menularkan nilai integritas di keluarganya sendiri. Inilah pentingnya kegiatan ini,”jelasnya.

Bimtek ini sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak ada jaringan keluarga yang ikut terlibat korupsi. Hal itu juga merupakan peran dari seluruh elemen masyarakat.

“Peran dari masyarakat juga untuk membantu advokasi. Misalnya ada lesgislasi terkait pemilu, kemudian terkait politik. Kita mohon untuk dikawal supaya jika ada keluarga yang sudah bertugas di daerah kita tahu seperti apa suami, istri, anak, dan sekeluarga pejabat yang tidak bersih dari korupsi. Hal itu supaya bisa tercegah untuk menduduki jabatan tersebut,”tegasnya.

Ia tegaskan itu juga sebagai peran dari masyarakat untuk ikut mengawal. Sedangkan dari KPK juga melakukan pendidikan kepada peserta pemilu, melalui politik cerdas berintegritas, dan juga kepada pemilih.

“Insyaallah tahun depan KPK akan melaunching, kami akan mengedukasi kepada pemilih supaya tidak terlibat politik uang,” tegasnya

Ia berharap agar kedepannya pemimpin daerah itu juga bersih dari korupsi dan berintegritas.

“Kami juga berharap dukungan dari masyarakat dan pers dalam kegiatan pendidikan antikorupsi ini, agar pers dapat menyiarkan berita berita ini bahwa bukan tentang penindakan, tetapi juga pendidikan dan mengedukasikan masyarakat,”ujarnya.

Dikatakannya dalam hal ini, KPK RI tentu tidak bisa sendirian mengatasinya. Tetapi pada intinya, mulailah dari diri sendiri. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News