Survei Kota Layak Huni Jadi Acuan Masuknya Bantuan dari Luar ke Kota Pontianak
Selain itu, memang kata Handanu, Pemerintah Kota Pontianak saat ini sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan.
Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menyampaikan, bahwa pihaknya optimis Kota Pontianak Kalimantan Barat kedepan akan terus menjadi Kota yang layak huni.
Hal tersebut, terbukti kata dia, dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh Tim Peneliti Asian Development Bank (ADB) yang menunjukkan dari empat dimensi yang menjadi fokus, penilaian 1.643 responden warga Pontianak berada di atas rata-rata.
"Sehingga survei yang dilakukan ini cukup mewakili kondisi Pontianak. Variabel yang memiliki nilai rendah, tentunya akan menjadi fokus perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya, usai Paparan Hasil Survei Kota Layak Huni Pontianak oleh Tim Peneliti Asian Development Bank (ADB) di Pontive Center, Kantor, Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 23 Agustus 2022.
Lebih lanjut, Handanu menerangkan,bahwa survei yang dilakukan tersebut bisa menjadi dasar bantuan dari pihak luar untuk masuk ke Kota Pontianak.
• Kejaksaan Negeri Pontianak Tangkap Kasir PT Pegadaian yang Diduga Korupsi Rp 433 Juta
Selain itu, memang kata Handanu, Pemerintah Kota Pontianak saat ini sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan.
"Beberapa variabel di sini bisa dijadikan acuan dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa variabel yang bisa ditarik ke level regional. Seperti bencana kabut asap yang bukan hanya kewenangan Pemkot," katanya.
"Soal peringatan dini, terkait pra bencana perlu diperhatikan. Namun, kota sudah menyiapkan sarana saat bencana dan pasca bencana. Baik dari sistem informasi hingga bantuan untuk masyarakat," lanjut Handanu.
Selanjutnya, untuk di bidang sanitasi, di Kota Pontianak saat ini, lanjut Handanu, tengah berjalan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Sebagaimana diketahui, bahwa dari hasil analisis spasial, investasi sanitasi yang dibangun di kawasan Nipah Kuning dan Martapura ini dapat melayani 41.500 populasi rentan di lima kelurahan, termasuk penduduk kawasan kumuh dan penerima bantuan sosial di daerah padat penduduk.
"Saat ini kita belum merasakan tentang SPALD, tapi kalau tidak diatasi dari sekarang akan jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Sanitasi yang buruk itu faktor paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat," tukasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
