Bersama Cornelis, Karolin Terima Aspirasi Masyarakat Terkait Permasalahan Sertifikat Tanah di Landak

Pada reses tersebut, Cornelis didampingi Bupat Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Penulis: Alfon Pardosi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat terkait permasalahan sertifikat tanah di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu pada Senin 18 Juli 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1 Drs Cornelis MH, melaksanakan reses penyerapan aspirasi masyarakat terkait permasalahan sertifikat tanah di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu pada Senin 18 Juli 2022.

Pada reses tersebut, Cornelis didampingi Bupat Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Landak, Camat Mempawah Hulu, Kapolsek Mempawah Hulu, perwakilan Kepala Desa dan masyarakat Desa Karangan.

Cornelis menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi II, sehingga dirinya melaksanakan reses penyerapan aspirasi masyarakat terkait permasalahan sertifikat tanah di Kabupaten Landak ini, dan salah satu permasalahan yang terjadi adalah tanah masyarakat statusnya sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

PT Sampoerna Agro Bantu Sarpras Belajar di SDN 14 Belimbing Kuala Behe Kabupaten Landak

“Kami mendapat banyak laporan terkait permasalahan tanah ini di masyarakat, dan saya juga di Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah. Di sini saya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berbagai faktor permasalahan tanah ini terjadi, mulai dari perencanaan, administrasi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum dan faktor-faktor lainnya, untuk itu dari aspirasi masyarakat, mereka masih sangat memerlukan pendampingan dari pemerintah termasuk kami Anggota DPR RI dalam mengatasi permasalahan ini,” jelas Cornelis.

Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepemilikan hak milik tanah kepada masyarakat.

“Dimasa kepemimpinan saya program PTSL ini memang saya dorong agar masyarakat bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah, maka dari itu walau pun saat ini saya sudah tidak menjabat lagi, tetapi saya akan tetap membantu masyarakat Landak yang belum mendapatkan program ini," terang Karolin.

"Untuk itu saya hadir mendengarkan aspirasi masyarkat, agar kita bisa memberikan solusi terkait hak mereka. Pesan saya harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan dalam mengurus ini,” ungkap Karolin.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Landak Saumurdin menerangkan bahwa permasalahan HGU tersebut bukan menjadi masalah di Kabupaten Landak saja, tetapi juga terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bahkan di seluruh Indonesia.

Tetapi pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengurus hal tersebut agar mereka mendapatkan hak kepemilikan tanah.

“Dimasa kepemimpinan Bupati Karolin, ada beberapa permasalahan terkait HGU bisa kita selesaikan dengan syarat yakni desa harus mendata tanah masyarakat yang terkena HGU kemudian pendataan itu diajukan ke perusahaan dan diteruskan ke Bupati atau Walikota ditembuskan ke Kanwil ATR/BPN dan disampaikan ke Menteri ATR/BPN," jelas Saumurdin.

Kemudian nantinya dilakukan seleksi bersama antara pihak perusahaan dan masyarakat, untuk melakukan cek ke lapangan dalam menentukan tapal batas tanah mau pun kelengkapan administrasi kepemilikan tanah.

"Jika itu dilaksanakan, maka masyarakat bisa mendapatkan hak kepemilikan tanah mereka,” ungkap Saumurdin. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved