Siswa Tak Tertampung di SMA Negeri, Anggota DPRD Sanggau Leonardo Harap Solusi Dari Pemerintah

Leo sapaan akrabnya mengatakan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau, baru hanya 19 SMA Negeri yang ada.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Hendri Chornelius
Anggota DPRD Sanggau Komisi IV Fraksi Partai Demokrat, Leonardo Agustono Silalahi, SH, MH. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Anggota DPRD Sanggau Komisi IV Fraksi Partai Demokrat, Leonardo Agustono Silalahi meminta ada kebijakan atau solusi dari pemerintah melalui instansi terkait untuk murid-murid yang tidak diterima di SMA Negeri di Kabupaten Sanggau.

Seperti diketahui penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) online di SMA/SMK sederajat berlangsung sejak 20-26 Juni 2022 lalu.

"Karena untuk Kabupaten Sanggau pasti banyak siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan siswa baru di tahun 2022 ini. Karena cara pendaftaran secara online, jalur prestasi mau pun zonasi dan Lain-lain. Ditambah SMA Negeri yang masih kurang di Kabupaten Sanggau," kata Anggota DPRD Sanggau dari Dapil 4 (Sekayam, Kembayan Noyan, Beduai dan Entikong) itu, Selasa 5 Juli 2022.

Leo sapaan akrabnya mengatakan, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau, baru hanya 19 SMA Negeri yang ada.

"Saya mengambil contoh di SMAN 1 dan SMAN 2 Kecamatan Sekayam. Untuk SMAN I Sekayam ada sekitar 86 murid yang tidak diterima, baik secara zonasi maupun nilai raport. Anak-anak yang mendaftar ada yang dari Kecamatan Entikong, Noyan dan Desa-desa yang jauh dalam Kecamatan,"jelasnya.

Persiapan Ritual Adat Dayak Nosu Minu Podi Kabupaten Sanggau Capai 80 Persen 

Lalu lanjutnya, SMAN 2 Sekayam yang Mendaftar sebanyak 289 siswa, sementara yang ditampung sekitar 242. Artinya masih sekitar 47 murid yang tidak akan diterima.

"Dari dua SMA ini saja sudah sekitar 133 murid yang kemungkinan tidak melanjutkan sekolah tahun ajaran baru 2022. Belum lagi untuk sekolah SMA yang lain yang sudah penuh dan tidak diterima, pasti Akan bertambah Anak-anak yang tidak bisa sekolah ke jenjang SMA pada penerimaan tahun 2022 ini,"tegasnya.

Bagi keluarga yang mampu, kata Leo, mungkin bisa untuk menyekolahkan anak nya ke sekolah swasta. "Tapi bagi yang tidak mampu kan kasihan, harus tidak sekolah.

Bagaimana pemerintah mau mencerdaskan anak bangsa kalau aturan dan mekanisme nya seperti ini,"tegasnya.

Leo juga menyakini persoalan ini bukan hanya di Kabupaten Sanggau saja, mungkin di Kalbar bahkan di Provinsi lain juga mengalami hal yang sama.

"Hal ini perlu kami sampaikan karena orang tua murid banyak yang melapor ke kami, dan sempat kami rapat bersama guru dan orang tua murid untuk hal ini pada sore kemarin di Kantor DPRD Sanggau,"jelasnya.

Untuk itulah, Leo berharap ada solusi kongkrit dari Pemerintah agar anak-anak ini bisa diterima di tahun ajaran baru 2022 ini.

Leo menambahkan, khusus di wilayah perbatasan, agar bisa di tambah rombongan belajar (Rombel) dengan menggunakan ruangan yang masih bisa untuk menampung siswa untuk belajar.

Dan itu bagi sekolah yang masih ada ruangan kelas nya.

"Dan harapan kami tahu 2023 nanti SMAN 1 Entikong segeralah dibuka, agar Anak-anak tidak susah untuk mencari sekolah ke kecamatan lain. Akibat tidak sekolah akhirnya nganggur, dan mencari kerja ke Malaysia,"pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved