Dukung Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Penjuru Tanah Air

Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen Mal Pelayanan Publik sudah dibangun di seluruh Indonesia.Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga.

Editor: Nina Soraya
Dok/BPJamsostek
Wakil Presiden RI Maruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Menteri PANRB ad interim menyaksikan 17 instansi menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik atau MPP pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik atau MPP pada Selasa 28 Juni 2022 lalu.

Sebelumnya, pemerintah giat mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di seluruh penjuru Indonesia.

Upaya yang dilakukan dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di Mal Pelayanan Publik.

Dalam giat tersebut dihadiri Wakil Presiden RI Maruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Menteri PANRB ad interim.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya yang dikutip TribunPontianak.co.id, mengatakan, pihaknya akan turut serta berkolaborasi serta berkomitmen membantu mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik terealisasi di seluruh penjuru tanah air.

“BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” jelas Anggoro.

Sekda Kalbar Tegaskan untuk Lakukan Optimalisasi Jamsostek Perlindungan bagi Tenaga Kerja

Dirinya melanjutkan, dengan adanya MPP di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, akan mempermudah pekerja mendapatkan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya pada kegiatan tersebut mengatakan, Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Maruf Amin.

Maruf Amin menambahkan, Mal Pelayanan Publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia.

“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100 persen Mal Pelayanan Publik sudah dibangun di seluruh Indonesia.

Selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya.

Maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambahnya.

Kemenpan RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sanggau

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved