Bupati Kayong Utara Harap Menpan RB Prioritaskan Tenaga Honorer Diangkat ke P3K
Rombongan audiensi ini diterima Elfansuri, Koordinator Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PAN RB dan Widita Argyagani, Analis Kebij
Penulis: Zulfikri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani meminta kepada Kementrian untuk memberikan Afirmatif aksen terkait tenaga Honorer yang ada di wilayah Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Hal ini disampaikan Bupati Citra, ketika melaksanakan audiensi di Kementrian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi.
"Kami berharap semua honorer yang ada di Kayong diberikan peluang untuk dapat mengikuti tes P3K," terang Bupati Citra.
Audiensi ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Abdul Zamad dan Jumadi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kayong Utara yang menemani Bupati Citra.
Rombongan audiensi ini diterima Elfansuri, Koordinator Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PAN RB dan Widita Argyagani, Analis Kebijakan Pertama.
• Hadiri Musda AMPI Ketapang dan Kayong Utara, Arief Rinaldi Harap AMPI Terus Rangkul Generasi Muda
Lebih lanjut, audiensi yang berlangsung hampir dua jam ini, membuat Bupati menyampaikan secara jelas masalah yang akan dihadapi Kayong Utara saat ini. 1690 tenaga honorer terdiri dari tenaga kesehatan, guru, Sat Pol PP dan tenaga teknis saat ini aktif dalam membantu pekerjaan yang ada.
"Honorer selama ini sangat membantu kami, terutama mereka yang bekerja dibagian administrasi," ujar Bupati Citra.
Diwaktu yang sama, Wakil Ketua DPRD Kayong Utara Abdul zamad dalam pertemuan tersebut menyampaikan permintaannya juga untuk formasi guru agama di Kabupaten Kayong Utara tetap dibuka.
"Secara kebijakan kami berharap kementrian memperhatikan juga formasi guru agama,” kata Zamad.
Untuk itu, dalam langkah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga aparatur sipil negara, Jumadi selaku Plt. Kepala BKPSDM Kayong Utara telah melaksanakan hak tersebut.
Pihak BKPSDM Kayong Utara saat ini, telah selesai melakukan pemetaan kebutuhan tenaga ASN.
"Kami berharap Kemenpan juga membuka formasi untuk Pol PP dengan pendidikan minimal SLTA," tutup Jumadi. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
