Sekda Mulyadi Tepis Pernyataan Dewan Pontianak yang Menyebut Mangkir Saat Rapat Komisi

Mulyadi menyampaikan, terkhusus kepada sekretaris Komisi I DPRD Kota Pontianak agar sebelum membuat pernyataan hendaknya memahami isi setiap undangan

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Prokopim Pemkot Pontianak
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekda Kota Pontianak Mulyadi meluruskan pernyataan Anggota DPRD Pontianak yang menyebut Sekda sering mangkir saat diundang rapat bersama DPRD Kota Pontianak, Selasa 28 Juni 2022.

"Seingat saya baru tiga kali saya izin tak menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Pontianak. Saya berhalangan hadir karena ada giat yang dituntut harus hadir. Sebelum saya tidak hadirpun, saya juga sudah izin pada Ketua DPRD Pontianak," ungkapnya menanggapi pernyataan Anggota DPRD Kota Pontianak Lutfi Almutahar.

Mulyadi menyampaikan, terkhusus kepada sekretaris Komisi I DPRD Kota Pontianak agar sebelum membuat pernyataan hendaknya memahami isi setiap undangan, sehingga mengetahui tujuan dan arah bahasan rapat yang akan digelar.

"Jika pernyataan menyatakan saya tidak pernah menghadiri rapat bersama komisi. Justru kita bertanya balik kepada Lutfi. Karena dalam undangan rapat bersama Komisi, Sekda tidak pernah mendapatkan undangan buat rapat bersama," tandasnya.

Lutfi Almutahar Geram Sikap Sekda Pontianak yang Jarang Hadir Undangan Rapat Komisi

Ia juga menjelaskan, bahwa dalam rapat bersama di Komisi sudah jelas dan detail SOPD yang membidangi dari empat komisi di DPRD Pontianak.

"Sehingga dalam rapat bersama Komisi penugasan untuk memenuhi undangan rapat tersebut, kita rasa sudah tepat dan benar, serta seusai aturan," kata Mulyadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan secara detail terkait dengan tupoksi yang ikut hadir dalam rapat di Komisi.

Seperti misalnya kata Mulyadi, jika rapat di Komisi IV, maka yang membidangi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta beberapa dinas lainnya. Kemudian apabila rapat pembahasan anggaran bersama Komisi III tentunya yang hadir adalah BKD kota Pontianak.

Selanjutnya untuk di komisi II di bidang pembangunan dan infrastruktur tentunya yang hadir Dinas PU, Perkim dan Dishub.

Sedangkan untuk di komisi I bidang perizinan yang hadir juga SOPD dan asisten yang khusus berkaitan dengan alur pembahasan rapat yang dibahas.

"Perwakilan SOPD ini kan sudah tepat. Jika mau membahas segala persoalan, juga detail sesuai bidangnya," ungkapnya menjelaskan.

"Jadi kalau saya dibilang tak pernah hadir untuk rapat di DPRD. Saya heran juga, karena saat Paripurna pun saya tak pernah absen. Walaupun berhalangan hadir, saya pasti izin kepada Ketua DPRD Pontianak," timpal Mulyadi.

Kata Mulyadi, jika dirinya tidak hadir pada rapat, tentunya pasti dengan alasan yang jelas yang mengharuskan dirinya untuk menghadiri di agenda lain yang berbentrokan.

Seperti misalnya, kata dia, jkka tidak hadir rapat karena harus ke luar Kota atau Jakarta untuk memonitor langsung Diklatpim.

Mulyadi pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah menjelaskan kepada Ketua DPRD Kota Pontianak dan termasuk juga ketua Komisi 1 DPRD Kota Pontianak. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved