Suriansyah Nilai Kebijakan Syaratkan Aplikasi PeduliLindungi Untuk Membeli Migor Curah Belum Tepat

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suriansyah mengatakan bahwa maksud pemerintah mengaitkan minyak goreng dengan menggunakan aplikasi pedulilindun

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/File Tribun
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah melakukan sosialisasi terkait pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukan NIK KTP, yang sudah dimulai pada, Senin 27 Juni 2022.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suriansyah mengatakan bahwa maksud pemerintah mengaitkan minyak goreng dengan menggunakan aplikasi pedulilindungi. 

Kemungkinan tujuannya meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi, baik 1, 2, maupun booster. 

Kendati demikian, Suriansyah menilai kebijakan tersebut tidak tepat. 

80 Atlet Pontianak Siap Berlaga di POPDA Kalbar, Wako Edi Optimis Juara Umum

“Karena permasalahan minyak goreng adalah permasalahan yang berbeda dengan soal capaian indeks vaksinasi,” ungkapnya pada Tribunpontianak, Senin 27 Juni 2022.

Suriansyah menyebutkan, tingginya harga minyak goreng itu disebabkan oleh produksi dan harga yang belum stabil serta distribusi yang bermasalah. 

“Nah harusnya hal itu yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah minyak goreng,” tegasnya. 

“Apalagi sekarang petani sawit sangat tersiksa, dari harga tandan buah segar (TBS) crude palm oil (CPO) yang rendah yang menyebabkan harga beli kepada hasil produksi petani itu tertekan tidak membaik,” timpalnya. 

Lanjut Suriansyah, walaupun permasalahan larangan ekspor CPO itu sudah dicabut yang seharusnya sudah bisa meningkatkan harga tandan buah segar. 

“Jadi seharusnya persoalan minyak goreng itu diselesaikan sesuai dengan yang seharusnya, apa penyebabnya. Sehingga bisa dituntaskan satu permasalahan,” katanya. 

Menurutnya permasalahan Covid-19 itu hal lain yang tidak bisa dikaitkan dengan permasalahan minyak goreng. 

Walaupun itu bisa dijadikan cara agar masyarakat bersedia untuk melakukan vaksinasi. 

“Tapi bukanlah sasaran yang tepat. Kali ini ibarat mengobati penyakit hanya mengobati gejalanya saja, tetapi tidak mengobati penyebabnya,” ujarnya. 

“Nah untuk itu pemerintah harus bijak. Kebijakan tersebut menurut kami belum benar atau tidak tepat. Motovasi untuk melakukan vaksinasi covid itu seharusnya dilakukan sendiri, tidak dikaitkan dengan minyak goreng,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved