Tuntut Ganti Rugi Karena Kebun Sawit Rusak, Surat Jawaban dari CMI Bikin Warga Merasa Terintimidasi

Juliannadi menuntut ganti rugi atas rusaknya kebun milik nenek nya bernama Siti yang berisi 26 batang pohon sawit akibat tumpahan angkutan bauksit

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Juliannadi
Warga Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Juliannadi yang menunjukkan surat balasan dari pihak PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) atas tuntutan kerusakan puluhan pohon sawit milik neneknya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Warga Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Juliannadi merasa terintimidasi setelah mendapat surat balasan dari pihak PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) atas tuntutan kerusakan puluhan pohon sawit milik neneknya.

Sebelumnya, Juliannadi menuntut ganti rugi atas rusaknya kebun milik nenek nya bernama Siti yang berisi 26 batang pohon sawit akibat tumpahan angkutan bauksit dan lumpur dari jalan operasional perusahaan PT CMI.

"Kita tersinggung dengan isi surat jawaban mereka (CMI) terkait tuntutan ganti rugi yang kami sampaikan. Mereka terkesan menakut-nakuti dan mengancam kami selaku masyarakat kecil," kata Juliannadi, Selasa 14 Juni 2022.

Beri Pembekalan, Farhan Minta Jemaah Haji Asal Ketapang Jaga Kesehatan

Dalam surat yang diterimanya beberapa waktu lalu, kata Juliannadi, pihak perusahaan menilai kalau tuntutan ganti rugi dirinya merupakan sebuah pemerasan. 

Padahal perusahaan mengakui kalau kerusakan puluhan pohon sawit milik neneknya akibat ulah dan kelalaian perusahaan.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

"Ini perusahaan besar sudah Tbk pula, kenapa warga yang menuntut haknya dinilai sebagai pemerasan. Terkecuali kebun nenek saya rusak sendiri kemudian kami menuntut perusahaan ganti rugi, baru bisa dibilang kami memeras. Ini kan jelas kerusakan karena kelalaian perusahaan, dan perusahaan mengakui itu," ujarnya.

Juliannadi menilai, tuntutan yang disampaikan pihaknya yakni sebesar Rp 8 juta perpohon itu, sudah sesuai dengan kerugian yang dialaminya. 

Karena pohon-pohon sawit yang rusak akibat lumpur aktivitas PT CMI sudah ditanam sejak 8 tahun lalu.

"Kami mempertimbangkan biaya keluar dari awal penggarapan lahan, pembelian bibit, perawatan hingga pemupukan. Itu menjadi pertimbangan kami. Jadi kalau perusahaan cuma mau membayar Rp 20 juta untuk semuanya dengan alasan sesuai aturan, maka itu sama saja mereka ingin menzalimi kami. Giliran ganti rugi menggunakan aturan, giliran merusak mereka mengabaikan dan melalaikan aturan yang ada," tegasnya.

Juliannadi juga mengaku tidak menerima perbaikan yang ditawarkan perusahaan sebelum ganti rugi dilakukan.

Hal tersebut karena pihaknya menduga ketika perbaikan dilakukan, maka perusahaan malah akan membayar ganti rugi semaunya lantaran berdalih sudah memiliki itikad baik dengan melakukan perbaikan.

"Kami tetap meminta ganti rugi dulu, setelah itu perusahaan wajib membuat pemaritan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun jika pemaritan dilakukan di atas tanah masyarakat perusahaan juga harus mengganti rugi sebab itu untuk kepentingan perusahaan," tandasnya.

Aas persoalan tersebut, Juliannadi pun meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang untuk membantu mengawal persoalan ini. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved