Hindari Penyelewengan BBM Bersubsidi, Suriansyah Minta Pengawasan Penyaluran BBM Lebih Ditertibkan

seharusnya pertamina dan perusahaan penyalur BBM bersubsidi harus lebih memperhatikan ketertiban dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran BBM

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/File Tribun Pontianak
Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah  menilau kasus penyelewengan BBM bersubsidi, dikatakannya cukup memperihatinkan. Hal ini ia nilai karena, BBM subsidi seharusnya diberikan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat. 

Terlebih menurutnya, terhadap kepentingan untuk rakyat banyak. Misalnya truk yang sedang membawa pahan pokok penting.

“Kasus penyelewengan BBM bersubsidi, tentu masalah yang memperihatinkan. Karena subsidi diberikan kepada rakyat, untuk kepentingan rakyat dengan menggunakan uang negara. Sedangkan untuk keperluan industri, sudah disediakan BBM non subsidi, dan sudah seharusnya seperti itu,” ujarnya, Senin 13 Juni 2022.

“Hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus dipenuhi. Misalnya untuk keperluan truk yang membawa bahan pupuk, bahan pokok penting, dan lain sebagainya,” timpalnya. 

Suriansyah Harap Program Beasiswa Bebas SPP Pemprov Kalbar Jangkau Siswa Sekolah Swasta

Oleh karena itu, ia menilai, seharusnya pertamina dan perusahaan penyalur BBM bersubsidi harus lebih memperhatikan ketertiban dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran BBM subsidi, agar dapat digunakan oleh masyarakat yang memang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi tersebut.

“Jadi seharusnya pertamina dan perusahaan penyalur BBM subsidi dan lainnya itu benar-benar menertibkan peredaran BBM subsidi, tidak jatuh ketangan pihak-pihak yang tidak berhak. Karena kalaulah demikian, banyak yang dirugikan,” ungkapnya.

Menurut penuturannya, kepentingan BBM bersubsidi dan non subsidi tersebut adalah, kepentingan daerah, karena daerah (dalam hal ini provinsi) berhak untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

Dimana kata dia, tarif pajak daerah untuk kendaraan bermotor itu yang non subsidi itu lebih besar, sebesar tujuh setengah persen dari harga patokan. Sedangkan untuk BBM subsidi hanya lima persen. 

Menurutnya, peran pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perusahaan penyalur BBM. Juga harus memperhatikan  faktor-faktor tersebut, hal ini menurutnya, jika dapat ditertibkan secara maksimal dapat meningkatkan kelancaran masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi.

“Ketika BBM subsidi diedarkan ke BBM non subsidi, seharusnya pemerintah provinsi mendapatkan pajak BBM non subsidi juga, tetapi kenyataannya pajak BBM non subsidi masih sedikit sekali yang diterima oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya. 

“Nah, hal-hal seperti itu harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perusahaan penyalur BBM. Apabila itu dapat ditertibkan betul, akses masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini lebih lancar lagi, termasuk dalam hal ini adalah solar, premium, pertalite dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan aparat keamanan dapat melakukan pengawasan mulai dari perencanaan atau kuota BBM subsidi yang diberikan oleh BPH Migas kepada provinsi Kalimantan Barat. 

Kemudian, tambahnya menjelaskan, pada saat angkutan ke Kalimantan Barat, pembongkaran dari kapal-kapal tanker ke daratan dan seterusnya sampai distribusi dari pertamina ke SPBU atau ke perusahaan-perusahaan penyalur, ini harus disingkrongkan jumlahnya, dan harus di awasi penarikan pajak dan lain sebagainya. 

“Sehingga masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi tersebut langsung dari pihak penyalur dan SPBU,” tukasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved