Sekolah yang Masih Bandel Jualan Seragam, Gubernur Sutarmidji Pastikan Akan Ganti Kepala Sekolah

“Insya Allah penerimaan murid baru SMA dan SMK dimulai tanggal 20 Juni. Saya sudah ingatkan penerimaan siswa gratis, tidak boleh ada pungutan apapun d

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa/Adpim Pemprov Kalbar
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengingatkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK/SLB Negeri Se-Kalbar gratis tanpa pungutan biaya apapun.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/ 2023 khususnya untuk SMA/SMK Se-Kalbar akan dibuka secara online pada 20-26 Juni 2022, pada pukul 00.00-23.59 WIB.

Seperti diketahui bahwa PPDB mempunyai jalur yakni Zonasi 50 persen, Afirmasi 15 persen ( Disabilitas 2 persen), dan perpindahan tugas orang tua 5 persen, serta jalur prestasi 30 persen.

Setelah dibuka pendaftaran pada pada 20-26 Juni 2022,dilanjutkan dengan validasi oleh pihak sekolah pada 20-27 Juni 2022. Lalu masa sanggah (perbaikan berkas yang di upload) dilakukan pada 28 Juni- 1 Juli 2022.

Selanjutnya sekolah melakukan validasi pada 28 Juni- 1 Juli 2022 dan pengumuman final pada 3 Juli 2022.

“Insya Allah penerimaan murid baru SMA dan SMK dimulai tanggal 20 Juni. Saya sudah ingatkan penerimaan siswa gratis, tidak boleh ada pungutan apapun dan dengan nama apapun,”tulis Sutarmidji di akun Facebook pribadinya @bangmidji, pada Rabu 8 Juni 2022.

Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Benahi PLBN Temajuk

Dikatakannya kebijakan ini khusus untuk negeri dan tidak ada pungutan iuran SPP serta sekolah tak boleh jual seragam.

Sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, Sutarmidji mengatakan bahwa Pemprov telah menyiapkan kelengkapan sepatu hingga topi.

“Sekolah negeri yang melanggar kepala sekolahnya saya ganti,”tegas Sutarmidji.

Selain itu, Gubernur Kalbar telah mengeluarkan surat edaran Nomor:421/1852/Dikbud yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/ SLB Negeri tentang larangan menjual pakaian seragam, bahan pakaian, buku pelajaran, bahan ajar dan perlengkapan bahan ajar di satuan pendidikan.

SE tersebut juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved