Gubernur Sutarmidji Minta Pemerintah Pusat Benahi PLBN Temajuk

Sebab dikatakannya jarak pos yang dimiliki negara Malaysia hanya 15 meter dari perbatasan. Namun pos milik Indonesia di perbatasan berjarak cukup jauh

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Pekerja melakukan pengaspalan jalan di Tugu NKRI Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (6/10/2018) sore. Wakil Bupati Sambas, Hairiah mengatakan Presiden Joko WIdodo menargetkan bahwa ada produk khusus di daerah perbatasan sehingga dengan kegiatan pembangunan infrastruktur diharapkan timbul potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dikelola. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menginginkan adanya pembangunan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia Malaysia di Temajuk Kabupaten Sambas.

Ia meminta agar pemerintah pusat dapat membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia Malaysia di Temajuk Kabupaten Sambas tersebut.

Pembangunan PLBN tersebut menurutnya untuk mengimbangi pembangunan yang sudah dilakukan oleh negara tetangga Malaysia.

Sebab dikatakannya jarak pos yang dimiliki negara Malaysia hanya 15 meter dari perbatasan. Namun pos milik Indonesia di perbatasan berjarak cukup jauh.

Gubernur Sutarmidji Dorong Penggunaan Eletronifikasi Transaksi dalam Menunjang Pembangunan Daerah

Sehingga memang pembangunan PLBN Temajuk harus segera dilakukan.

"Pembangunan pos permanen kalau bisa terpadu kemudian petugasnya ada sehingga tidak ada area orang sebebas-bebasnya boleh beraktivitas,"ujarnya, Rabu 8 Juni 2022.

Sutarmijdi menambahkan sejak menjadi Gubernur, ia telah menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat terkait batas negara harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari dan saling salah menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

"Sejak jadi gubernur sudah saya sampaikan tapi sampai hari ini pos imigrasi masih tiga kilometer dari perbatasan," katanya.

Selain itu, Gubernur Sutarmidji juga meminta pemerintah pusat mengkaji pajak yang diterapkan bagi kendaraan Malaysia yang akan masuk ke Provinsi Kalbar.

Menurutnya dengan penetapan pajak yang tinggi maka akan berdampak pada pergerakan ekonomi. Kemudian ditambah dengan urusan yang berbelit.

"Kalau dulu mobil Malaysia itu banyak sekali masuk ke Kalbar ini sekarang itukan hampir tidak ada, belum lagi urusannya betele-tele," tutupnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved