Larangan Ekspor CPO, Gapki Kalbar: Bila Berkepanjangan Timbulkan Dampak Negatif

Kami juga terus berkomunikasi dengan asosiasi petani kelapa sawit untuk menyampaikan situasi terkini industri kelapa sawit pasca kebijakan pelarangan

Editor: Nina Soraya
Dok/Tribun Pontianak
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar, Purwati Munawir. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah resmi melarang ekspor crude palm oil atau CPO, bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar, Purwati Munawir mengatakan pelaku usaha perkelapasawitan menghormati atas setiap kebijakan pemerintah terkait industri kelapa sawit.

Termasuk kebijakan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya termasuk olein (minyak goreng).

“Kami memahami arahan Presiden RI untuk segera tercapai melimpahnya ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat,” ungkap Purwati Munawir.

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha sawit baik di sektor hulu maupun hilir termasuk BULOG, RNI dan BUMN lainnya.

Tujuannya untuk secara maksimal melaksanakan arahan dari Presiden RI agar tercapainya ketersediaan minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan di masyarakat.

Jokowi Resmi Larang Ekspor CPO Mulai Hari Ini, Pemerintah Sebut Alasannya Demi Rakyat

“ Kami juga terus berkomunikasi dengan asosiasi petani kelapa sawit untuk menyampaikan situasi terkini di industri kelapa sawit pasca kebijakan pelarangan ekspor CPO serta mengambil langkah- langkah untuk antisipasi dampaknya bagi petani kelapa sawit,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa seluruh masyarakat dan pelaku industri sawit nasional saat ini sedang menunggu adanya tindakan lanjutan dari pemerintah agar permasalahan ini bisa secepatnya tertangani dengan baik.

“Pelarangan total terhadap ekspor CPO dan seluruh turunannya, apabila berkepanjangan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan tidak hanya perusahaan perkebunan, refinery dan pengemasan, namun juga jutaan pekebun sawit kecil dan rakyat,” bebernya.

TNI AL Amankan Kapal Tanker Angkut CPO dari Kijing Mempawah

Dijelaskannya saat ini tidak ada yang mau membeli CPO (apalagi sesuai harga KPB)

Pabrik Kelapa Sawit ( PKS) lebih memilih tutup dibanding membeli dengan memakai harga sesuai Permentan/Disbun.

“Termasuk Pabrik Kelapa Sawit yang punya kebun yang buntung, karena PKS masih wajib terima TBS Plasma.

Apalagi saat ini harga Disbun berlaku surut sedangkan petani mintanya cash untuk pembayaran,” ujarnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved