Rumah Kejuangan Gelar Diskusi Publik Tentang Presiden Tiga Periode, Antara Realita dan Idealita

"Ada beberapa alternatif kenapa ada wacana penundaan pemilu yang pertama karena kondisi pandemi, yang kedua upaya pemulihan perekonomian yang hari ini

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Rumah Kejuangan
Rumah Kejuangan melaksanakan Diskusi Publik dengan Tema "Presiden Tiga Periode, Antara Realita dan Idealita". 

Founder Rumah Kejuangan

Hapiz

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rumah Kejuangan melaksanakan Diskusi Publik dengan Tema "Presiden Tiga Periode, Antara Realita dan Idealita".

Diskusi tersebut digelar di Cafe KID 85 Cafe & Resto, Jalan Abdur Rahman Saleh Nomor 1a, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan diskusi diisi langsung oleh pengamat politik Universitas Tanjungpura Dr Jumaidi, Kepala Badan Komunikasi Strategis /Koordinator Jubir DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat, Herzaky M Putra, Koordinator BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Se-kalimantan wilayah Kalbar, Sopiallah, dan dimoderatori oleh Hapiz selaku Founder Rumah Kejuangan.

Kegiatan diskusi publik ini diadakan berkaitan dengan gencarnya wacana Presiden tiga periode, yang mana ini tentu merupakan suatu hal yang urgen karena berkaitan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum dilaksanakan secara berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan jelas hal ini melanggar konstitusi.

"Ada beberapa alternatif kenapa ada wacana penundaan pemilu yang pertama karena kondisi pandemi, yang kedua upaya pemulihan perekonomian yang hari ini diakibatkan pandemi, saya rasa ekonomi Indonesia sudah membaik, sudah banyak kegiatan kegiatan yang membantu perekonomian Indonesia seperti UMKM dan lain sebagainya," ujar Koordinator BEM Kalbar, Sopiallah, Minggu 20 Maret 2022.

Sopiallah juga mengatakan, dalam UUD 1945, pemilu Pasal 22E UUD 1945 itu sudah jelas bahwa anggota DPD, DPR, Presiden dan wakil presiden itu dipilih selama lima tahun sekali.

Petani di Kapuas Hulu Keluhkan Ribuan Hektare Tanaman Kratom Diserang Hama

"Kalaupun menjabat lagi maksimal dua periode. Kalau masalah karena Ekonomi yang diakibatkan Pandemi, tidak masuk akal kecuali kita dalam kondisi perang seperti di Ukraina. Kalau pemerintah mewacanakan ini apalagi dari kalangan politik atau kalangan menteri, secara pribadi saya menolak ini karena menciderai suatu konstitusi kita," tegas Sopiallah.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Dr Jumaidi turut memberi tanggapan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan presiden tiga periode.

"Wacana menunda pemilu dan perpanjangan presiden tiga periode dalam bentuk pembegalan, jelas dalam UUD 1945 pemilihan presiden itu 5 tahun sekali, ini pembegalan Demokrasi namanya," tegas Jumaidi.

Setelah itu diskusi pun dilanjutkan dengan aktif antara Rumah Kejuangan dan para Narasumber yang berkesempatan mengisi Diskusi. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved