Dewan Pontianak Minta Pemerintah Harus Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar turut memberikan tanggapannya terhadap kebijakan pemerintah yang telah resmi mencabut Harga Eceran Tertinggi untuk komoditas.

Berkaitan dengan perubahan harga ini, ia melihat bahwa juga berkaitan dengan harga minyak dunia yang cenderung meningkat.

Jika dilihat pada kondisi pengumuman sekarang ini artinya seolah-olah pemerintah atau produsen menjamin distribusi barang yang ada peredaran minyak goreng seperti biasanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelumnya. Namun untuk kenaikan harga ini kata dia, menjadi kontroversi.

Maka dengan kondisi seperti itu, kata dia, sehingga menjadi tidak pas setelah pemerintah menaikan harga tersebut. Hal tersebut, dikarenakan berkaitan dengan faktor pembandingnya karena naiknya minyak sawit dunia. Padahal 52 persen produksi minyak sawit itu ada di Indonesia.

• Cek Harga Minyak Goreng Terbaru Sesuai HET 2022 di Seluruh Indonesia dan Minyak Curah Kini Subsidi

Makanya perlindungan terhadap kebutuhan warga Indonesia ini harus segera dilakukan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Kapolri, maupun Kapolda dan Kapolres yang telah melakukan penelusuran apakah ada penimbun atau tidak. Hal itulah menjadi upaya serius yang dilakukan.

"Penetapan HET yang berubah dengan cepat ini. Seolah-olah produsen ini menjamin ketersediaan barang, sedangkan sampai saat ini, masyarakat belum merasakan ketersediaan barang minyak curah atau pun kemasan, bahkan di beberapa lokasi masih kosong. Sehingga menimbulkan kontradiktif," ungkapnya.

"Hal itulah yang menjadi pertanyaan kita, dengan posisi seperti ini pemerintah seharusnya melihat jika produsen, maka sebenarnya kenaikan harga ini tidak perlu terjadi, karena ketersediaan itu cukup untuk warga Indonesia karena ini keinginannya mengarahkan kepada biodisel sebagai alat banding produsen," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah bisa memastikan ketersediaan stok minyak goreng.

"Kita berharap sekarang ini pemerintah harus menjamin ketersediaan barang dengan naiknya harga minyak. Itu yang kita minta sekarang tidak ada alasan lagi. Kalau misalnya barang tidak tersedia berarti tidak terbukti bahwa kenaikan ini tidak seiginifikan dengan kenaikan harga HET," terangnya.

Apalagi kata dia, mendekati bulan puasa Ramadhan ini pemerintah harus menjamin ketersediaan barang terkhusus di Kota Pontianak Kalimantan Barat seperti upaya yang dilakukan oleh PT Wilmar. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)