Membuka Diklat Jurnalistik Kepala OPD Pemkab Landak, Berikut Pesan Anggota DPR RI Cornelis

Anggota DPR RI, Cornelis membuka acara Diklat Jurnalistik kepala OPD Kabupaten Landak 2022, di Hotel Harris Pontianak

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Jumasani
Diklat Jurnalistik yang diikuti kepala OPD Kabupaten Landak yang diselenggarakan di Hotel Harris, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 14 Maret 2022. Anggota DPR RI Komisi II Drs Cornelis membuka kegiatan tersebut. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPR RI, Cornelis membuka acara Diklat Jurnalistik kepala OPD Kabupaten Landak 2022, di Hotel Harris Pontianak, Senin 14 Maret 2022.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Diklat ini penting untuk mereka (Kepala OPD), karena di jaman sekarang dengan situasi teknologi yang sangat luar biasa dan perkembangan medsos yang bermacam jenis aplikasi.

Maka kepala OPD juga harus mampu menjawab sesuai dengan tata krama jurnalis tidak bisa menjawab sembarangan. Bagaimana trik menjawab dengan kode etik inilah yang nanti akan diajari. 

Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik, Pemkab Landak Gelar Diklat Jurnalistik Kepala OPD tahun 2022

“Misalnya ada berita miring terkait salah satu dinas muncul di medsos. Dia bisa menjawab sesuai tata krama jurnalistik bukan sebagai perorangan. Kalau masyarakat atau netizen urusan dia saja, tapi kalau kepala dinas atau pimpinan OPD. Sehingga tidak salah, bukan tangan dulu yang main tapi otak nya dulu. Maka perlu diisi ilmu pengetahuan teknologi,”tegasnya. 

Supaya ketika menjelaskan sesuatu orang lain tidak tersinggung, dan tepat penyampaiannya, dengan singkat dan jelas.

“Kalau mau jadi manusia unggul maka harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak cukup berdiam diri saja. Harus ditingkatkan terus jangan karena sudah berumur mikirnya tidak bisa , intinya terus menambah ilmu pengetahuan bagi kepala OPD khususnya dibidang jurnalis,”pintanya.

Dikatakannya ditambah lagi di Kalbar akan kembali memilih Kepala Daerah diantaranya di Landak. 

“Nanti akan dilakukan pemilihan bupati dimana kekosongan diisi pejabat eselon 2 provinsi. Nanti akan ada Pj yang diajukan gubernur Kalbar kepala Mendagri. Pj sama kedudukannya dengan bupati tapi ada hal tertentu dilarang atau tidak boleh,” pungkasnya. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved