Sutarmidji Minta Warga Tak Panik Soal Minyak Goreng, Kapolda Kalbar Siap Tindak Tegas Penimbun
Bahkan banyak juga konsumen yang fanatik dengan merk tertentu padahal bahan bakunya juga sama
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan minyak goreng (migor) yang diproduksi di Kalbar saat ini sebenarnya sudah mencukupi. Ia menilai karena orang panik membeli minyak goreng, maka menjadi langka.
“Jadi kalau kelangkaan sebenarnya tidak, hanya masalah orang panik saja, dan masalah harga,” ujarnya, Selasa 8 Maret 2022.
Dikatakannya, seharusnya terkait dengan migor subsidi, pemerintah punya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang memiliki pabrik migor di Sumatera Utara.
“Kenapa tidak fokus pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang melakukan produki migor yang disubsidi dari pemerintah,” ujarnya.
Dijelaskannya ketika harga migor sesuai subsidi, maka pabrik minyak lain yang nonsubsidi tidak akan membuat gejolak harga.
“Sebab ada penyangga kalau tidak itu terjadi. Semua yang sifat subdisi jadi masalah, contoh solar. Banyak orang yang tertarik bermain di situ,” jelasnya.
• Lumbung Penghasil Sawit, Ada 8 Pabrik Tapi Minyak Goreng Langka, Bupati Jarot: Ironi Sekali
Di Kalbar sendiri dikatakannya memiliki pabrik yang memproduksi minyak goreng yakni PT Wilmar.
“Saya tidak tahu jumlah produksinya berapa banyak, tapi sudah melebihi kebutuhan Kalbar. Bahkan banyak juga konsumen yang fanatik dengan merk tertentu padahal bahan bakunya juga sama,” ungkap Midji.
Dikatakannya, ketika ditemui migor harga di atas harga eceran tertinggi (HET) tidak masalah jika dia memang bukan migor subsidi.
“Harga yang di bawah itu kan disubsidi. Kalau tidak mana mungkin di bawah HET. Jadi bukan melanggar aturan karena memang migornya tidak subsidi,” tegasnya.
Ia mengatakan upaya yang dapat dilakukan harusnya migor subsidi diperbanyak, dan yang nonsubsidi harus tetap dan tidak boleh langka di pasaran.
“Jadi jangan sampai dua-duanya langka di pasaran. Upaya itulah yang kita lakukan dengan melakukan pendekatan dengan para produsen dan melakukan operasi pasar. Kalau perlu gunakan dana CSR saja untuk subsidi migor,” ujarnya.
Sutarmidji menegaskan kalau alur pendistribusiannya sudah betul, maka tidak akan ada masalah.
“Kita akan mengawasi tataniaga terkait penimbunan dan kita selalu lihat produksi, kebutuhan, melakukan razia kenapa langka dan sebagainya. Nanti itu bisa diketahui penyebabnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryanbodo Asmoro menyampaikan dalam menindak penimbunan minyak goreng, jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar bersama pemerintah daerah akan merazia dan melihat produksi minyak goreng di tempat produksi dan meneliti penyebab terjadinya kelangkaan.
