Koperasi Sawit BTS-HPI Grup Dorong DPRD Bentuk Pansus Selesaikan Persoalan Petani Plasma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Gabungan petani plasma mendatangi kantor DPRD pada Selasa, 8 Maret 2022. Kedatangan mereka untuk menyampaikan mengadukan keluh kesahnya kepada wakil rakyat terhadap keberadaan perkebunan sawit yang berinvestasi di Kabupaten Sintang, Kalbar.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan masyarakat melalui kebun plasma dianggap petani banyak merugikan. Belum lagi, soal pengelolaan kebun plasma yang dinilai tidak sesuai dengan MoU. Selain itu, petani plasma yang bermitra dengan HPI Grup juga mempertanyakan soal selisih data.

Ketua Koperasi Sawit Bina Tani Sejahtera (BTS-HPI Grup), Langu mengatakan ada lebih dari lima daftar permasalahan dan tuntan pola kemitraan Koperasi BTS dengan PT. Buana Hijau Abadi (HPI Grup). Menurutnya, pengelolaan kebun plasma  Bina Tani Sejahtera (BTS) tidak sesuai dengan surat pernjanjian (MoU).

Selain itu, luasan kebun plasma di lapangan 1.66,88 hektare tidak sesuai dengan luasan agunan ke Bank seluas 1.603,20 hektare sehingga merugikan petani plasma.

“Permasalahan umum yang paling mendasar, selisih data di lapangan kebun kita yang menghasilkan itu yang paling mendasar. Kedua, pengelolaan kebun tidak sesuai dengan Mou, contohnya dalam Mou itukan umur sawit 1 sampai 4 tahun, fasilitas dasar dibangun, jalan, kantor dan jembatan. Tapi sampai saat ini belum ada. Sekarang tahun tanam 2012, terakhir, 2019. Fasilitas dasar tidak disediakan maksimal oleh pihak  perusahan,” kata Langu.

• Menko Airlangga Beberkan Kebijakan KUR Sangat Membantu Petani Sawit di Saat Pandemi

Selain itu,  PT. Buata Hijau Abadi (HPI-Grup) kata Langu juga belum merealisasikan Tanah Kas Desa (TKD) sampai saat ini, padahal hal itu wajib sesuai peraturan bupati sintang.

Petani plasma yang tergabung dalam koperasi BTS juga meminta supaya dana CSR tahunan transparan.

Sebab, selama ini CSR tersebut tidak disosialisasikan pihak perusahaan kepada pemerintah desa dan masyarakat sekitar.

Sesuai hasil rapat bersama angota koperasi, petani plasma , pemerintah desa, mereka meminta agar DPRD Kabupaten Sintang membentuk pansus untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan petani plasma.

“Mendesak pemerintah daerah untuk mencabut IUP dan HGU jika pihak perusahaan tidak mau memenuhi tuntutan pihak koperasi BTS Desa Pampang Dua, Ketugau Hilir. Kami juga meminta ada tindakan tegas dan segera dari pemerintah daerah salaam menunggu keputusan tindakan pemerintah supaya aktivitas perusahan dihentikan,” demikian bunyi tuntutan point 12-13.

Ketua Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas) Bornoe, Simon Lucas menambahkan ada 15 koperasi yang bermitra dengan perusahaan perkebunan HPI-GRUP area ketungau. Satu koperasi, bahkan membawahi lima desa. Ini, kata Simon, tidak masuk akal.

“Kami satu koperasi 5 desa, ini tidak masuk akal. Dari sejak koperasi itu berdiri, kami minta tolong didirikan satu koperasi di satu desa, karena sangat berat untuk mengkoordinir 5 desa. Koordinir satu dusun untuk rapat saja sulit, apalagi mengumpulkan 5 desa.

Aliansi Masyarakat Petani Plasma (Ampelas Borneo) dibentuk untuk mengakomodir kepentingan petani plasma. Anggota aliansi tidak hanya petani plasma dalam koperasi di wilayah konsesi Grup HPI, ada juga dari koperasi perusahaan perkebunan sawit lain yang punya persaoalan yang sama, seperti Julong Grup, Gunas dan SDK

“Terkait selisih data luasan plasma ini sangat krusial, khusus di HPI itu bukan hanya di koperasi Bina tani sejahtera, di KSA 3, juga terjadi hal yang sama, meskipun selish luasannya tidak sama. Kemudian yang jadi keluhan lagi, keberadaan lahan milik masyarakt yang berada dalam HGU kemudian tidak bisa diperkuat status hukumnya, seperti di ransi dankan bahkan kebun karet sebelum perusahaan datang, grup julong kebun mereka tidak bias dibuat sertifkat, masuk dalam peta izin HGU. Kemudian  penyerapan tenaga kerja juga, selama ini masyarakat sektiar hanya berada di stratea terendah, seperti buruh paling tinggi mandor. Tingkat asisten, manager ndak ada,” beber Simon Lucas.

Corporate Affairs & CSR HPI-Agro, Paulus Nokus memberikan tanggapan terhadap apenyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Koperasi Bina Tani Sejahtera (BTS) di Kantor DPRD Sintang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunpontianak, Paulus, mengapresiasi kegiatan penyampaian aspirasi yang berjalan tanpa adanya kegiatan anarkis.

Namun kata dia, alangkah lebih baik lagi apabila masing-masing pihak dapat melihat duduk persoalan ini lebih jernih berdasarkan fakta-fakta yang ada serta mencari solusi dengan niat serta itikad baik untuk kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Menurut Paulus, tuntutan yang disampaikan Koperasi BTS atas pengelolaan kebun plasma oleh PT BHA, khususnya terkait masalah Kendala Penyesuaian Kredit Kebun Plasma, merupakan persoalan lama yang telah terjadi sejak tahun 2017 yang diakibatkan karena adanya perubahan luasan yang ditentukan oleh Koperasi diluar dari kesepakatan dengan pihak Bank.

“Sejak awal, PT BHA sebagai pihak avails/ penjamin dalam perjanjian kredit, telah meminta pihak Koperasi untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan mendorong dan memfasilitasi Pihak Koperasi untuk mengajukan perubahan dimaksud kepada pihak Bank. Pada awalnya proses ini berjalan lancar dan direspon oleh pihak Bank yang meminta agar dilakukannya perubahan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi BTS,” kata Paulus.

 PT BHA, kata Paulus juga telah secara aktif mengkomunikasikan kepada Koperasi BTS agar menjalani seluruh prosedur dan segera memenuhi persyaratan perubahan kredit yang telah ditentukan oleh pihak Bank, namun hingga saat ini belum dipenuhi.

Menurutnya, proses penyesuaian kredit bank menjadi berlarut-larut dan tidak dapat ditindaklanjuti, terkendala karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk kuorum di Rapat Anggota tahunan (RAT) Koperasi BTS. Atas hal ini, pihak bank meminta adanya surat kuasa perwakilan anggota apabila terdapat sistem keterwakilan.

“Terdapat perubahan pengurus Koperasi BTS, dimana pengurus baru belum bersedia menandatangani surat permohonan dan melakukan RAT untuk melakukan penyesuaian,” jelasnya.

Seharusnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bank, ujar Paulus, pengurus Koperasi BTS perlu untuk segera melakukan RAT, yang sayangnya hingga saat ini pihak Pengurus Koperasi tidak dilakukan, juga tidak memenuhi syarat yang diminta tanpa adanya keterangan yang jelas dan sebaliknya menuntut hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan penyelesaian permasalahan kredit di Bank.

“Dengan demikian, kami sangat menyesalkan atas dilakukannya aksi hari ini oleh Koperasi BTS yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih bijak dan lebih cepat jika saja Koperasi BTS dapat bekerja sama dengan memenuhi persyaratan dari pihak bank yang telah diberikan dari tahun 2018. PT BHA tentu saja tidak dapat berbuat banyak selain tetap memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Koperasi dan Bank,” sesal Paulus.

Agar pemersalahan ini selesai, PT BHA mendesak Pengurus Koperai segera melakukan RAT guna memenuhi syarat yang telah diberikan Bank agar dapat dilakukan penyesuaian kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Koperasi BTS pada tahun 2017.

“Dengan itidak baik dan untuk kepentingan seluruh anggota Koperasi BTS, bersama-sama mencari alternatif penyelesaian dengan pihak Bank guna menandatangani penyesuaian kredit. PT BHA semaksimal mungkin akan membantu selaku fasilitator dan avalist agar tercapainya win-win solution atas permasalahan koperasi dengan Bank,” ujar Paulus.

PT BHA, kata Paulus sangat menghormati dan menghargai seluruh bentuk masukan konstruktif dari semua stakeholder yang ditujukan kepada Perusahaan. Termasuk dalam menyelesaikan seluruh permasalahan.

Perusahaan kata dia, senantiasa mengedepankan semangat musyawarah mufakat serta kepentingan seluruh anggota koperasi diatas kepentingan individu/ kelompok.

“Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk tumbuh berkembang dan memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, khususnya di wilayah operasional Perusahaan. Kami tetap konsisten melakukan program pengembangan masyarakat dan program kemitraan yang yang adil dan transparan di tengah segala kendala yang ada,” tukasnya.