Zaenuddin Hudi Prasojo Sampaikan Raperda Toleransi di Pontianak Perlu Dilakukan Riset yang Matang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Prof. Dr. H. Zaenuddin Hudi Prasojo menyampaikan, jika melihat dari sisi akademik, dirinya menyoroti bahwa Raperda perlu riset yang matang, apalagi Raperda tentang toleransi untuk di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

"Melihat dari sisi akademik, menyoroti bahwa Raperda perlu riset yang matang, apalagi tentang Toleransi dan hal ini juga cukup sensitif, jadi perlu menyesuaikan dengan realitas. Toleransi diatas kesadaran kelompok, tapi perlu komitmen bersama untuk hidup rukun dan damai," kata Prof. Zaenuddin

Hal tersebut, ia sampaikan saat menjadi narasumber pada acara Diskusi Forum (Hybrid) Pontianak Menuju Kota Toleran Melalui Kebijakan yang Inklusif yang digelar oleh Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) bekerja sama dengan The Asia Foundation, FKUB Kota Pontianak, Satu Dalam Perbedaan (SADAP), Perkumpulan Merah Putih, dan Rumah Diskusi Est. 2017, di Dangau Hotel and Resort, Selasa, 1 Maret 2022.

Ketua Pengurus Harian Yayasan SAKA, Sri Wartati menyampaikan, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Taperda) tentang toleransi di Kota Pontianak.

• Wali Kota Edi Rusdi Kamtono Dukung KPKNL Fasilitasi UMKM, Akan Ada Lelang UMKM Secara Nasional

Badan Legislatif (Banleg) DPRD Kota Pontianak Ahmad Sarbini menjelaskan, bahwa toleransi penting untuk melihat batas-batas dalam berbagai hal.

"Pontianak secara historis banyak perbedaan dan riak-riak konflik, tapi apakah dengan adanya Raperda toleransi akan membuat kenyamanan dan kerukunan dimasyarakat bukan malah sebaliknya," katanya.

"Tahun lalu Raperda toleransi masuk diprolegda, tapi tahun ini belum masuk skala prioritas karena ada Raperda yang lebih urgen. Perlu juga mengundang audien dari elemen masyarakat yang lebih luas biar lebih merata dari tokoh, pendeta, ulama, dan lain-lain," imbuhnya.

Irfan yang merupakan salah satu narasumber mengingkatkan pentingnya Raperda toleransi yang Inklusif dan harus bisa dilaksanakan oleh semua kelompok masyarakat. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)