Bupati Muda Harap HNSI Data Nelayan Hingga ke Desa-desa di Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Guna mewujudkan kedaulatan nelayan di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mentransformasikan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dengan sistem data informasi berbasis geospasial.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) III DPC HNSI Kabupaten Kubu Raya periode 2022-207, pada Sabtu 5 Februari 2022 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Kemudian Bupati Muda mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendata setiap keluarga dan rumah tangga nelayan, agar semua kebijakan pemerintah daerah bisa berkeadilan.

"Baik itu kebijakan perlindungan sosial, pemenuhan BBM, akses terhadap semua kebutuhan pangan nelayan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya."katanya

• Nikmati Nasi Goreng Rawon Satu di antara Menu Spesial ala Restoran Opera Dining di Kubu Raya

"Tentunya langkah ini perlu kita lakukan untuk mewujudkan kedaulatan nelayan,” kata Muda Mahendrawan.

Dan Bupati Muda menilai, memenuhi akses kebutuhan nelayan itu, menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Kubu Raya, karena ke depannya tidak ada lagi silang pendapat dan mencari kesalahan yang tidak jelas ujungnya, sehingga kondisi membuat kebingungan.

"Pemkab Kubu Raya yang telah membangun informasi data berbasis geospasial itu, diharapkan HNSI di desa-desa dan kecamatan bisa menggerakan semua nelayan di wilayahnya,” ujar Bupati Muda.

Bupati Muda menuturkan, jika HNSI bisa menggerakan nelayan di wilayahnya maka data setiap nelayan di masing-masing desa bisa langsung diinput, sehingga HNSI bisa mengetahui, nelayan mana yang sudah masuk ke dalam sistem data informasi geospasial.

"Dengan langkah ini justru Pemerintah Kubu Raya membuka peluang supaya semuanya itu bisa mengejar hak-hak dasar nelayan. Karena dengan data informasi berbasis geospasial itu akan tampak jelas kelayakan WC nelayan, sanitasi, keikutsertaan BPJS dan lain sebagainya,” kata bupati.

Bupati Muda menginginkan agar kedepannya HNSI ini tampil dengan data yang sudah akurat konfrehensif, dan lengkap. Jika datanya sudah seperti itu, maka Pemkab Kubu Raya tidak direpotkan lagi dengan pendataan nelayan.

"Sehingga dengan langkah-langkah seperti itu, maka regulasi dan benturan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang ada saat ini tidak akan lagi menemukan kendala, tapi dengan sistem data geospasial ini maka nantinya akan ada langkah-langkah diskresi (tindakan pemerintah) dan kolaborasi kewenangan,” pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kubu Raya)