DPRD Kubu Raya Soroti Janji PLN yang Tak Terealisasi
Apalagi, selama ini banyak janji yang diumbar PT PLN untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, tidak pernah terealisasi maksimal.
Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya mengungkapkan pihaknya banyak dapat masukan mengenai persoalan listrik yang kerap ditemukan di berbagai desa di Kubu Raya.
"Masih banyak persoalan listrik yang terjadi di Kubu Raya. Mulai dari masyarakat yang belum dapat menikmati listrik, kabel yang tidak bertiang, kabel yang berseliweran, Penerangan Jalan Umum (PJU), data PLN yang tidak valid dan lain sebagainya," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kubu Raya, Zulkarnaen usai rapat kerja dengan PT PLN Kalbar, pada Rabu 2 Februari 2022.
Apalagi, selama ini banyak janji yang diumbar PT PLN untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, tidak pernah terealisasi maksimal.
Faktor sarana dan prasarana serta anggaran menjadi alasan klasik yang kerap diutarakan pihak PT PLN untuk mengatasi persoalan listrik.
"Untuk mengatasi persoalan itu, maka PLN harus membangun sinergisitas dengan dengan Pemkab Kubu Raya. Tidak bisa berjalan sendiri," tambah Zulkarnaen.
• Tinjau Vaksinasi Booster di Kubu Raya, Kapolda Kalbar Tanyakan Reaksi Vaksin kepada Peserta
Ia mencontohkan masalah anggaran. Menurut Zulkarnaen Pemkab Kubu Raya bisa menganggarkannya untuk sarana dan prasarana yang memang menjadi kewenangannya.
"Tentu sinergisitas ini juga harus didukung melalui APBN atau APBD provinsi selain anggaran dari PLN itu sendiri. Sebab kita menyadari APBD kita terbatas," ujarnya.
Sementara itu Manajer Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan Pedesaan (UP2K) PT PLN Kalbar Dasrul Syah mengatakan pihaknya telah membuat road map untuk kondisi listrik di Kubu Raya.
"Di Kubu Raya ada lima sistem yakni di Sistem Tanjung Saleh, Batu Ampar, Padang Tikar, Sepok Laut dan Sistem Khatulistiwa yang kapasitasnya 304 megawatt," jelasnya.
Namun empat sistem tersebut terpisah dari daratan sehingga tidak bisa menyuplainya. Sehingga tidak bisa disuplai dengan sistem Khatulistiwa maka harus dengan PLTD.
"Akibatnya suplai pas - pasan. Sementara kebijakan pemerintah tidak boleh mengembangkan pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi PLTS atau biomas pasti akan disetujui seperti cangkang sawit atau air. Potensi - potensi ini yang belum bisa dijalankan," terangnya.
Ia sebutkan dari total desa di Kubu Raya hanya tujuh desa yang belum teraliri listrik dari PLN, seperti Desa Gunung Tamang, Muara Baru, Pulau Jambu, Tanjung Beringin, Sui Kerawang, Muara Tiga dan Sumber Agung. Namun yang sudah teraliri listrik PLN sebanyak 190 ribu rumah tangga. (*)
(Simak berita terbaru dari Kubu Raya)
