UPB Pontianak Sosialisasikan Dimensi Implementasi Hukum, Berikan Penyuluhan di Kecamatan Rasau Jaya

Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dimaksud, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah...

Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggaraakan Penyuluhan Hukum Terpadu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) adalah suatu wadah/sarana yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya dan lingkungannya.

Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dimaksud, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu.

Penyuluhan Hukum Terpadu tersebut dilaksanakan di dua Desa di wilayah Kecamatan Rasau Jaya.

Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pembinaan Desa Sadar Hukum Di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya” dan “Penyuluhan Terpadu Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Sadar Hukum Masyarakat Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya” yang dilaksanakan pada Selasa 18 Januari 2022.

Angkat Isu Krusial Kalbar, UPB Pontianak Berkolaborasi dengan Universitas Sahid Jakarta dan Untan

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggaraakan Penyuluhan Hukum Terpadu.
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggaraakan Penyuluhan Hukum Terpadu. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Kubu Raya, Bagian Hukum Setda Pemkab Kubu Raya, Camat Rasau Jaya, Babinsa, Babinkamtibmas, Aparatur Desa, serta tokoh masyarakat Desa.

Langkah awal dilaksanakannya Penyuluhan hukum terpadu ialah untuk mensosialisasikan Dimensi Implementasi Hukum diantaranya disiplin membayar Pajak, bebas dari Perkawinan di bawah umur, bebas dari penyalahgunaan narkoba, bebas dari Trafficking, mengimplementasikan Perlindungan anak, penyelenggaraan Kamtibmas, Pengelolaan lingkungan hidup, serta bebas dari KDRT.

“Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum terpadu diinisiasi guna merintis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khususnya kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T),” ujar Hj. Yenny AS, S.H., M.H,Koordinator Tim Penyuluhan Hukum Terpadu.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Henny Damaryanti, S.H., M.Hum yang turut hadir dalam kegiatan Penyuluhan Hukum menambahkan Penyluluhan Hukum Terpadu dilaksanakan agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku.

UPB Pontianak Bangun Sistem Manajemen Modern pada Komunitas Wirausaha Tani Muda Kota Pontianak

Penyuluhan Hukum Terpadu terlaksana juga didukung oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat selaku Narasumber yakni Rini Setiawati, S.H., M.H. dan Sri Ayu Septinawati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat.
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggaraakan Penyuluhan Hukum Terpadu. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

Penyuluh Hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Rini Setiawati, S.H., M.H. menjelaskan Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dilaksanakan di Desa Rasau Jaya Umum dan Desa bintang Mas berlandaskan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kubu Raya.

Masyarakat menyambut baik dan antusias dalam mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum ini.

Ditandai dengan tanggapan serta pertanyaan mengenai materi yang disampaikan.

Disamping itu pula masyarakat menyampaikan harapan agar dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum, masyarakat selalu di dampingi oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program-program yang telah disusun. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved