Anggota DPRD Kalbar Gelar Paripurna Mengenai Pengelolaan Dana CSR

Ia menambahkan perda no 4 tahun 2016 belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena belum ada petunjuk pelaksanaannya. 

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota DPRD Fransiskus Ason di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ayani Pontianak, Rabu, 19 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalimantan Barat, melaksanakan Rapat Paripurna, di Kantor DPRD Prov. Kalbar, Jl. Ayani, pada Rabu, 19 Januari 2022. 

Agenda dalam rapat ini membahas jawaban terhadap tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Kalbar dari tim usul inisiatif anggota DPRD Prov. Kalbar, terkait Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan pengelolaan dana, Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Terbatas (PT) di Kalimantan Barat

Mewakili tim pengusul inisiatif anggota DPRD Kalbar, anggota DPRD dapil Sanggau Sekadau, Fransiskus Ason, menyampaikan jawaban-jawaban terhadap Fraksi yang mempertanyakan urgensi dari pembentukan Pansus. 

UPB Pontianak Sosialisasikan Dimensi Implementasi Hukum, Berikan Penyuluhan di Kecamatan Rasau Jaya

“Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2016, tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Kalbar. Telah di susun sesuai peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini, belum ada peraturan pelaksanaannya,” jelasnya, Rabu, 19 Januari 2022.

“Implementasinya di lapangan belum maksimal di laksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan kewajibannya. Bukan berarti perda no 4 tahun 2016 di Kalbar, tidak bisa di laksanakan. Karena peraturan daerah tetap berlaku sesuai dengan penetapan dan penggunaannya,” katanya. 

Ia menambahkan, perda no 4 tahun 2016 belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena belum ada petunjuk pelaksanaannya. 

“Namun tidak bisa di laksanakan secara maksimal, karena belum ada petunjuk pelaksanaanya. Tetapi secara de jure, sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak peraturan daerah itu di tetapkan,” ungkapnya.

Ason mengatakan, pembentukan Pansus untuk mengevaluasi penerapan mendalam perda no. 4 tahun 2016.

“Oleh karena itu, pengusul mengajukan pembentukan panita khusus, untuk melakukan evaluasi mendalam, penerapan perda no. 4 tahun 2016. Tentang pengelolaan tanggung jawab sosial atau CSR di Kalimantan Barat,” ujarnya.

“Terkait pengelolaan dana, tanggung jawab sosial perusahaan di Kalbar, agar dapat memberikan penegasan tentang bagaimana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dapat memberikan perlindungan bagi perusahaan yang ada di Kalbar dan masyarakat,” pungkasnya. (*)

[Update Informasi Seputar Kabupaten Mempawah]

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved