Breaking News:

BPK RI Perwakilan Kalbar Serahkan LHP Ketapang Semester II 2021

Selain itu ia juga berharap, pengelolaan keuangan negara bisa terus terselenggara dengan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Humas DPRD
BPK RI Perwakilan Kalbar menyerahkan LHP dengan tujuan tertentu atas pemeriksaan kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2021 kepada Wakil Bupati Ketapang Farhan dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi. Foto Humas DPRD 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas pemeriksaan kinerja dan kepatuhan semester II tahun 2021 kepada Wakil Bupati Ketapang Farhan dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi.

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Rahmadi di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Jalan A Yani Kota Pontianak, Kamis 6 Januari 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi mengapresiasi dan menyambut baik penyerahan LHP tersebut.

Tak Bisa Pulang, 25 TKA Asal China PT SRM Datangi Pemda Ketapang

Ia berharap LHP semester II tahun 2021 Kabupaten Ketapang tetap dijalur opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Catatan-catatan yang mewarnai LHP itu harus menjadi perhatian bersama, supaya tanggung jawab keuangan negara sesuai koridor," kata Febri sapaannya.

Selain itu ia juga berharap, pengelolaan keuangan negara bisa terus terselenggara dengan baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Untuk itu, ia menilai, penting sekali menjaga sinergitas eksekutif dan legislatif agar semakin baik, karena eksekutif dan legislatif punya kepentingan yang sama, agar hasil pemeriksaan keuangan meraih predikat opini WTP.

"Maka dari itu kita harus sama-sama melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan regulasi dan rambu-rambu yang telah ditetapkan," ujarnya.

Febri menambahkan, sebagaimana laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tahun sebelumnya yang telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI, hal itu harus terus dipertahankan, bahkan diperbaiki lagi.

"Prestasi itu diharapkan bisa dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Untuk itu, tentuya seluruh OPD harus bekerja maksimal dan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah kita sesuai kaidah dan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Pada kesempatan itu hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang Donatus Franseda dan Inspektur Kabupaten Ketapang Repalianto. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved