Breaking News:

Peringkat 10 se-Indonesia, SPBE Pemerintah Kota Pontianak Tertinggi di Kalbar

"Penilaian dari pemerintah pusat bahwa hasil evaluasi penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pontianak mendapat predikat baik dan untuk di Provinsi Kalba

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Prokopim Pemkot Pontianak
Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tengah menginput data Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rabu 5 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak meraih indeks tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat dengan skor 3,31 atau berpredikat baik dan peringkat 10 se-Indonesia, Rabu 4 Januari 2022.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, bahwa implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE dapat mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Penilaian dari pemerintah pusat bahwa hasil evaluasi penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pontianak mendapat predikat baik dan untuk di Provinsi Kalbar, kita yang tertinggi," ujarnya.

Menurut Edi, keunggulan penerapan SPBE pada Pemkot Pontianak terutama pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik perlu ditingkatkan.

Vaksin Booster Tak Wajib, Pemerintah Belum Tetapkan Harga dan Jenisnya

Secara umum kata Edi, penerapan SPBE pada lingkungan Pemkot Pontianak sudah cukup baik, terutama pada tatanan kebijakan dan layanan publik.

Kendati demikian, Edi mengatakan, perlu adanya peningkatan dalam kematangan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan aspek audit TIK dan perlu juga merencanakan dan mengimplementasikan Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan dan Manajemen Pengetahuan agar lebih baik lagi.

Edi mengungkapkan, jika secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkot Pontianak. Diantaranya adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

Semua layanan tersebut kata Edi, tersedia dalam bentuk aplikasi.

"Selain layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik juga dipenuhi oleh Pemkot Pontianak. Diantaranya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta layanan publik sektor 1, 2 dan 3. Layanan publik yang kita sediakan juga sudah berbasis elektronik," ungkapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved