Breaking News:

Pemprov Kalbar Belum Terima Jadwal Pelantikan Pejabat Fungsional Pemkab Sambas

Rita Hastarita menyampaikandari keseluruhan jabatan yang disetarakan maka pada pelantikan akan ada selisih.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
Dok. Adpim Pemprov Kalbar.
 Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan melantik 539 Pejabat Fungsional sekaligus pengambilan sumpah dan janji jabatan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, di  Halaman Kantor Gubernur Kalbar,Jumat 31 Desember 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan persetujuan teknis dari KemenPAN RB dan Kemendagri yang telah terbit dan dimintakan kepada seluruh Pemda  untuk segera melakukan pelantikan paling lambat 31 Desember 2021.

Pemerintah Provinsi yang disetujui untuk disetarakan sebanyak 804 jabatan yang terdiri dari jabatan administrator (Eselon 3) sebanyak 12 jabatan dan pengawas (Eselon 4) sebanyak 792 jabatan.

Kemudian yang dilantik hari ini sebanyak 539 jabatan, terdiri dari administrator (Eselon 3) sebanyak 12 pejabat dan pengawas (Eselon 4) sebanyak 527 pejabat.

Pelantikan dilakukan oleh  Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan terhadap 539 Pejabat Fungsional sekaligus pengambilan sumpah dan janji jabatan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, di  Halaman Kantor Gubernur Kalbar,Jumat 31 Desember 2021

Sebenarnya untuk Provinsi Kalbar total jabatan yang diusulkan ke KemenPAN RB dan Kemendagri sebanyak 3.710 jabatan, dengan rincian Pemerintah Provinsi 804 orang.

Kota Pontianak 187 orang, Mempawah 135 orang, Kubu Raya 272 orang, Kota Singkawang 176 orang,  Bengkayang 183 orang, Sambas 243 orang, Landak 228 orang, Sanggau 219 orang.

Lalu Kabupaten Sekadau 225 orang, Melawi 185 orang, Sintang 279 orang, Kapuas Hulu 197 orang, Ketapang 198 orang, Kayong Utara 179 orang.

Pelantikan Pejabat Fungsional, Berikut Tanggapan Plt Kepala BKPSDM Kayong Utara

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Rita Hastarita menyampaikandari keseluruhan jabatan yang disetarakan maka pada pelantikan akan ada selisih.

“Ini disebabkan pada beberapa jabatan ada yang lowong karena belum ada pejabat defenitif atau karena pensiun,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Jumat 31 Desember 2021.

Di Provinsi Kalbar sendiri telah melakukan pelantikan dan di 13 kabupaten kota.

“Kemudian sampai dengan siang tadi terdapat 1 kabupaten yang belum kami dapatkan jadwal pelantikan yaitu Kabupaten Sambas,”jelasnya.

Sesuai arahan Direktur Jenderal Otda Kemendagri pada pertemuan 30 Desember 2021, untuk pemerintah daerah yang tidak melaksanakan penyederhanaan dan penyetaraan jabatan akan diberikan sanksi dari pemerintah pusat.

[Update Berita Seputar Kota Pontianak]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved