DPRD Sanggau Setujui Raperda Usulan Eksekutif

Kedelapan Fraksi tersebut menerima dan menyetujui terhadap Raperda Usulan Eksekutif Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sanggau Paolus Hadi saat foto bersama pimpinan DPRD Sanggau dalam rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Sanggau, 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022 dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usulan Eksekutif Tahun 2021 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kemarin.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Jumadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Timotius Yance, dan Wakil Ketua II DPRD Acam. Adapun Raperda usulan eksekutif Tahun 2021 yang disetujui oleh Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah Raperda Kabupaten Sanggau tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda Kabupaten Sanggau usulan eksekutif Tahun 2021 oleh Fraksi-Fraksi diantaranya, Fraksi PDIP disampaikan oleh Hendrikus Hengki, Fraksi Golkar disampaikan Epifania Ratih Kumala Dewi, Fraksi Hanura disampaikan oleh Yulianto,  Fraksi Demokrat disampaikan oleh Yulius Tehau.

Safari Natal Berdonor, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Sanggau Gelar Donor Darah

Kemudian Fraksi Nasdem disampaikan oleh Bambang Joko Winayu, Fraksi PKB disampaikan oleh Alfonsus Liquori, Fraksi Gerakan Solidaritas disampaikan oleh Agustini, Fraksi Amanat Persatuan disampaikan oleh Taufik Hidayatullah. 

Selanjutnya Kedelapan Fraksi tersebut menerima dan menyetujui terhadap Raperda Usulan Eksekutif Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Dalam sambutannya, Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi II dan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sanggau atas Apresiasi, Atensi, serta Kerja Kerasnya dalam pembahasan Raperda yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka mewujudkan Tertib Retribusi.

"Sehingga secara resmi melalui Pendapat Akhir Fraksi, telah disampaikan sikap dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dengan memberikan catatan, dukungan dan persetujuannya terhadap Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sanggau,"katanya melalui rilisnya, Minggu 12 Desember 2021.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu juga menambahkan bahwa Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tersebut merupakan hal yang Urgen, Sebagai dasar daerah untuk melakukan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Besar harapan saya, hadirnya Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor bangunan gedung, dan saya optimis semua prosedur layanan dan waktu untuk mengurus perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat dapat teratasi dengan pemberlakuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),"ujarnya.

SIMBG sendiri dibentuk untuk meningkatkan pelayanan perizinan bangunan gedung dengan pendekatan daring di seluruh Indonesia dan untuk mewujudkan standarisasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

"Sehingga diharapkan lajunya pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Sanggau akan dibarengi dengan pemenuhan akan standar keselamatan dan kelayakan fungsi bangunan gedung itu sendiri. Persetujuan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui SIMBG, memerlukan waktu yang relatif lebih singkat, yakni maksimal 28 hari,"tegasnya.

Selain itu dengan adanya fitur hitung mandiri pada SIMBG menjadikan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih transparan, Sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui berapa besaran retribusi yang harus dibayarkan.

“Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut dapat mendukung upaya peningkatan kemudahan berusaha dan iklim investasi di daerah, Sehingga pada akhirnya mampu menjadi salah satu pondasi menuju Indonesia Tumbuh dan Tangguh. Namun untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik pula dari semua pihak,” ujarnya.

Ketua DPRD Jumadi saat  memimpin rapat mengatakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Peraturan Daerah adalah jabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis materi muatan yang dapat dilaksanakan serta mengandung keterbukaan. 

"Dan dengan telah ditandatanganinya berita acara dan keputusan DPRD, Maka selanjutnya Raperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sanggau. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum," kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sanggau itu. (*)

[Update informasi Seputar Kabupaten Sanggau]

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved