Bupati Satono Ingin Ada Reformasi Birokrasi di Pemkab Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas, Satono, menandatangani Komitmen Bersama Reformasi Birokrasi bersama perwakilan gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta.

Sebagai bupati satu-satunya dari Kalbar yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, Satono mengatakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sambas sangat penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Juga mewujudkan ASN yang produktif, berintegritas tinggi dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik,” kata Satono, kepada Tribun Pontianak, Sabtu 4 Desember 2021.

• Bupati Sambas Ajak Masyarakat Siapkan Generasi Muda Bebas Stunting

Penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan pada Rabu 1 Desember 2021 itu adalah rangkaian kegiatan Seminar Nasional bertajuk Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kegiatan itu digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI).

Satono mengungkapkan dirinya sebagai kepala daerah ingin adanya reformasi birokrasi di Pemkab Sambas.

"Sebagai kepala daerah, saya ingin ada reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sambas. Demi meningkatkan pelayanan kepada publik dan membawa Sambas yang lebih Berkemajuan," ujarnya.

Seminar Nasional tersebut dibuka langsung oleh Menkopolhukam, Mahfud MD, dan dihadiri oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, Mendagri, Tito Karnavian, dan Bappenas, Suharso Monoarfa. 

Juga dihadiri oleh Plt. Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Walikota Malang, Sutiaji. (*)

[Update Informasi Seputar Kabupaten Sambas]