Breaking News:

Paolus Hadi Nilai Penguatan Ekonomi Masyarakat Adat dalam Menjaga Fungsi Hutan Jadi PR Bersama

Paolus Hadi menyampaikan bahwa Masyarakat adat yang menjaga fungsi hutan dinilai kurang mendapat perhatian, Sehingga faktor ekonomi adalah salah satu

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Diskominfo Sanggau
Bupati Sanggau Paolus Hadi sebagai Keynote Speaker pada Webinar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SGPP) KWI secara virtual dengan Tema Restorasi Bumi Rumah Bersama Dan Paru-Paru Dunia (Refleksi Ecotheology Feminis Kristiani) yang dilaksanakan Sabtu 27 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau Paolus Hadi sebagai Keynote Speaker pada Webinar yang diselenggarakan oleh Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan (SGPP) KWI secara virtual dengan Tema Restorasi Bumi Rumah Bersama Dan Paru-Paru Dunia (Refleksi Ecotheology Feminis Kristiani) yang dilaksanakan Sabtu 27 November 2021.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan bahwa Masyarakat adat yang menjaga fungsi hutan dinilai kurang mendapat perhatian, Sehingga faktor ekonomi adalah salah satu alasan berubahnya fungsi hutan selama proses pembangunan.

“Adalah PR kita bersama bagaimana memperkuat ekonomi masyarakat adat yang menjaga hutan tersebut, Karena di Sanggau jumlah orang miskin terbanyak adalah mereka yang tinggal di kawasan hutan karena tidak ada perhatian dan pembangunan yang layak yang dapat mendorong ekonomi mereka,"katanya melalui rilisnya, Senin 29 November 2021.

51,60 Persen Orang di Kabupaten Sanggau Sudah Divaksin Dosis Pertama

Selanjutnya Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu juga menyampaikan bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan ekologi.

“Satu catatan penting saya adalah pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan ekologi, Sehingga ada beberapa kebijakan yang saya moratoriumkan salah satunya adalah perizinan perusahaan kelapa sawit,”tuturnya.

PH sapaan akrabnya menjelaskan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi hutan yaitu dengan menjadikannya hutan adat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat dan Kementerian.

“Di Sanggau sendiri kami mencoba bagaimana hutan yang dimiliki secara adat itu dikelola sedemikian mungkin untuk tetap dipertahankan fungsinya. Dimana saat ini Sanggau baru memperoleh pengakuan hutan adat sekitar 2000 hektare lebih dari pemerintah pusat dan kementerian,”ujarnya.

Selain itu, PH sapaan akrabnya juga mengharapkan keterlibatan kaum perempuan dalam menyuarakan ini, Karena menurutnya kaum perempuan adalah yang paling terdampak saat berubahnya fungsi hutan tersebut.

“Peran serta kaum perempuan saat ini sangat dibutuhkan, Karena perempuanlah yang merasakan dampak langsung terhadap perubahan fungsi hutan karena akan kesulitan dalam mencari Hasil-hasil hutan dan air bersih untuk keperluan sehari-hari,"tuturnya.

PH juga menyesalkan masyarakat yang kurang kesadaran dalam membuang sampah dan ia menceritakan sisa banjir yang terjadi di Sanggau adalah banyaknya sampah-sampah yang bersebaran di lokasi banjir beberapa waktu lalu.

“Sisa banjir kemarin yang saya lihat di Sanggau adalah sampah. Ini perlu adanya suatu rasa kepedulian dan kesadaran kita bersama, Karena pemerintah selalu mengimbau agar tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi jika masyarakat tidak mendukung ini maka semuanya Sia-sia,”pungkasnya. (*)

[Update informasi Seputar Kabupaten Sanggau]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved