Breaking News:

Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut Hanya Presiden Jokowi yang Bisa Hentikan Aktivitas PETI

Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang untuk membahas terkait pemulihan pemulihan lingkungan dan daerah aliran

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/AGUS PUJIANTO
Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai berdiskusi dengan Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono aula Sanctuary Enggang di Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Baning Sintang, Kamis 25 November 2021. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang untuk membahas terkait pemulihan pemulihan lingkungan dan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir di 5 kabupaten wilayah timur Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Selain intensitas hujan tinggi akibat dampak langsung fenome La Nina, alih fungsi hutan dan maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) memicu 70 persen kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) kapuas. Akibatnya, banjir melanda 5 kabupaten di wilayah timur Kalbar, terparah Kabupaten Sintang.

Menurut Gubernur Kalbar, Sutarmidji hanya perintah Presiden Joko Widodo saja yang bisa menghentikan aktivitas PETI di daerah aliran sungai.

"(Soal penanganan PETI) saya tadi sampaikan ke beliau (Sekjen KLHK) yang bisa membuat perintah itu, hanya presiden. Kalau presiden (Jokowi) mengeluarkan perintah hentikan, besok berhenti itu. Kalau saya, susah," kata Sutarmidji usai berdiskusi dengan Sekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono aula Sanctuary Enggang di Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Baning Sintang, Kamis 25 November 2021.

Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang untuk membahas terkait pemulihan pemulihan lingkungan dan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir di 5 kabupaten wilayah timur Kalbar.

Menurut Gubernur, aktivitas penambangan emas liar di perhuluan sungai sudah menggunakan alat berat. Menurutnya, jika Presiden Jokowi yang mengeluarkan perintah, maka persoalan PETI akan tuntas secepatnya "Peti itu sudah pakai excavator, gimana tu. Kalau presiden perintah, tu cepat, kalau gubernur perintah, banyak alasan," katanya.

139 Sekolah di Sintang Terendam, Buku Pelajaran jadi Bubur Kertas dan Sutarmidji Bantu Seragam Siswa

Soal alih fungsi hutan untuk perkebunan, Gubernur menyebut konsensi lahan sawit Kalbar seluas 2,7 hektare. Sementara yang sudah ditanam baru 1 juta hektare.

"Konsesi lahan sawit itu, ya katana 2,7 juta hektare, yang ditanam baru 1 juta masih ada 1,7 hektare yang belum ditanam dan sudah lama. Inikan gak ada hutannya lagi tu. Ini harus dievaluasi. Kalau perlu ini ditarik kembali oleh negara dikembalikan fungsinya," kata Midji.

Gubernur mengaku sangat mendukung rencana presiden untuk memperbaiki lingkungan dan catchment area dan pemulih das kapuas yang 70 persen rusak.

"DAS kapuas itu 70 persen sudah rusak. Gimana memperrbaikinya itu, (ya dengan) penanaman kembali, pembibitan. Oke saya siapkan area pembibitan, dan sekarang kita percepat penamamannya sebanyak mungkin. Kalau perlu itu kita pantau dengan aplikasi seperti di Pontianak. Kedepan negara harus jadi perioritas itu, dan saya akan terus mendukung apapun kegiatan pemulihan lingkungan," jelas Sutarmidji. (*)

(Simak berita terbaru dari Sintang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved