Breaking News:

Eks Anggota Pertanyakan Dasar Hukum Aset KPN Sinka Singkawang jadi Atas Nama Pribadi Ketua Koperasi

Keberatan tersebut disampaikan para eks-anggota dalam rapat terbuka KPN Sinka yang diselenggarakan pengurus untuk menjawab kekecewaan para eks-anggota

Penulis: Rizki Fadriani | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Rizki Kurnia
Puluhan anggota dan mantan anggota KPN Sinka menghadiri rapat terbuka yang digelar pengurus koperasi. Rabu 24 November 2021. 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sejumlah mantan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sinka Singkawang yang keluar di tahun 2021 ini, mengungkapkan keberatannya atas keputusan sepihak pengatasnamaan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik KPN Sinka Singkawang yang diatasnamakan pribadi Ketua KPN Sinka, Deni Nirwana.
Keberatan tersebut disampaikan para eks-anggota dalam rapat terbuka KPN Sinka yang diselenggarakan pengurus untuk menjawab kekecewaan para eks-anggota atas lambannya pencairan simpanan mereka.
Satu di antara eks-anggota tersebut yakni, Sari Tangkau yang keluar dari keanggotaan KPN Sinka sejak Juni 2021 lalu lantaran tidak merasakan manfaat KPN Sinka Singkawang.
Sari mempertanyakan dasar hukum yang diambil Deni Nirwana selaku Ketua KPN Sinka mengatasnamakan pribadinya sebagai pemilik aset KPN Sinka.
"Saya tidak tahu dasar hukum mana yang digunakan. KPN Sinka itu badan hukum, seharusnya aset atas nama KPN Sinka, bukan nama pribadi," tegas Sari.
Hal ini, kata Sari tentu menjadi kekhawatiran anggota, pasalnya aset yang diatasnamakan pribadi tersebut sangat berbahaya, terlebih Surat Pernyataan sepihak tersebut bernilai sangat lemah di mata hukum.
"Kita tidak tahu usia, apabila terjadi sesuatu dengan bapak (Deni), apakah ahli waris bapak bisa mempertanggung jawabkan ini? kan belum tentu," katanya. 
Selain Sari, eks-anggota lainnya, yakni Dedi Afandi juga mengaku keberatan dengan keputusan sepihak pengatasnamaan pribadi pengurus atas aset KPN Sinka.
Sebagai sebuah Badan Hukum, aset KPN Sinka, Dedi katakan, haruslah atas nama KPN Sinka itu sendiri.
Mengacu dari Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), lanjut Dedi, pembelian aset harus melalui persetujuan anggota, sedangkan untuk menunjuk perwakilan juga harus melalui rapat anggota tahunan.
"Tapi sekarang siapa yang menunjuk perwakilan?, tidak pernah anggota itu menunjuk siapa perwakilannya, kecuali ada rapat anggota tahunan untuk menunjuk perwakilan tersebut," jelas Deni.
Menjawab keberatan tersebut, Ketua KPN Sinka, Deni Nirwana menjelaskan, aset bernilai miliaran rupiah milik KPN Sinka yang diataskan namanya tersebut bertujuan untuk mempermudah transaksi penjualan aset-aset tersebut.
"Kami lakukan itu demi mempercepat penjualan, sehingga persediaan itu cepat," kata Deni.
Lantas menggunakan nama pribadinya, Deni mengatakan telah membuat Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris.
Dimana surat pernyataan tersebut menegaskan aset yang diatasnamakan pribadinya merupakan aset KPN Sinka, sehingga ahli waris tidak dapat mengguggat.

[Update Informasi Seputar Kota Singkawang]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved