Breaking News:

Aliansi Aksi Perlawanan Untuk Keadilan Iklim Kalbar Nilai Banjir Akibat Ekstraksi Sumber Daya Massif

Banjir di penghujung tahun 2021 inipun dinilai sebagian kalangan merupakan banjir terbesar, terluas, dan terlama di Kalbar.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/AGUS PUJIANTO
Rumah pasangan lansia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, roboh setelah lebih dari sebulan terendam banjir. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bencana banjir sudah melanda kalimantan Barat sejak sebulan terakhir, terdata 5 Kabupaten yakni Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sanggau, Sekadau mengalami banjir hingga kini.

Banjir di penghujung tahun 2021 inipun dinilai sebagian kalangan merupakan banjir terbesar, terluas, dan terlama di Kalbar.

Aliansi Aksi Perlawanan Untuk Keadilan Iklim Kalimantan Barat yang terdiri dari berbagai aktivis lingkungan hidup di Kalbar menilai bahwa terdapat sejumlah faktor dalam bencana ekologis yang terjadi di Kalbar dalam satu bulan terakhir.

Bencana ekologis itu terjadi merupakan dampak dari runutan berbagai perusakan alam yang terjadi di Kalbar.

Jual Hasil Curian di Pasar Tengah Pontianak, Seorang Pria Ditangkap Polisi

''Hujan hanya pemantik saja terkait dengan bencana ekologis banjir yang terjadi, Lebih dari itu, bencana ekologis yang kerap terjadi lebih disebabkan akibat ekstraksi sumberdaya massif yang menyebabkan bentang alam wilayah daerah aliran sungai di Kalimantan Barat telah kehilangan keseimbangan,''Ujar Ilham Anggota Aliansi, Kamis 25 November 2021.

Bencana ekologis seperti banjir, longsor, puting beliung maupun petaka asap akibat karhutla merupakan dampak dari fenomena kondisi krisis iklim yang terjadi dengan ditandai anomali cuaca ekstrim.

Situasi ini melahirkan bencana ekologis yang terus terulang dengan ekskalasinya cenderung meningkat sehingga menimbulkan fenomena darurat ekologis.

Pada saat yang sama, praktik ekstraksi sumberdaya alam melalui curah izin justru terus terjadi tanpa dibarengi dengan usaha penegakan hukum yang tegas – berkeadilan pada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, perbaikan dan pemulihan terhadap kerusakan yang dialami.

Terhadap krisis iklim yang diakibatkan dari praktik ekstraksi dan perusakan alam yang seharusnya bisa dikontrol tersebut, pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi generasi dan segenap warga bumi.

Alih-alih ingin mencegah laju pemanasan global dengan memberikan insentif terhadap komunitas masyarakat adat yang sejak lama menjaga hutan, skema perdagangan karbon melalui pendekatan pasar yang kembali dipromosikan pemerintah dalam KTT PBB tentang perubahan iklim (COP 26) yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia 31 Oktober – 12 Noveber 2021 dikatakan Ilham merupakan solusi palsu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved