Breaking News:

Bupati Citra Duani Sebut Anggota BPD Pilar Kokohnya Pemerintah Desa

Citra menuturkan, bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peran yang sangat strategus untuk mendorong agar tercipta transparansi serta demokr

Penulis: Jovi Lasta | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/DOK. PROKOPIM PEMDA KAYONG UTARA.
Bupati Kayong Utara, Citra Duani. Rabu 24 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menyebut kokohnya Pemerintah ditingkat desa tidak terlepas dari peranya anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Citra menuturkan, bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peran yang sangat strategus untuk mendorong agar tercipta transparansi serta demokratisasi di desa.

"Anggota BPD merupakan salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di tingkat Desa, hal itu dikarenakan BPD punya peran strategis dalam mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, Demokratisasi tingkat desa," terang Bupati Citra, Rabu 24 November 2021.

Kolaborasi Kegiatan Vaksinasi Dinkes Kayong Utara - Binda Kalbar, Antusias Warga Dusun Besar Tinggi

Lebih lanjut, Citra mengungkapkan BPD juga bisa menjadi benteng kokoh dari oknum birokrasi yang tidak bersih dan juga menjaga hubungan antar koordinasi dengan baik dari kepala desa dan lembaga kemasyarakatan.

"Badan permusyawaratan desa, dapat menjadi benteng dari oknum birokrasi yang tidak bersih serta mampu menjaga hubungan harmonis antara kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa," jelasnya.

Untuk itu, Bupati Kayong Utara ini menyatakan anggota BPD harus meningkatkan kapasitas diri probadi dengan mempelajari fungsi dan seterusnya yang tercantum pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

"Untuk dapat menjalankan peran strategis sebagaimana dimaksud, setiap anggota BPD tentunya harus senantiasa meningkatkan kapasitas diri dengan segera mempelajari fungsi, tugas, hak, kewajiban serta kewenangan BPD sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa," timpal Bupati Kayong Utara ini.

Hal tersebut dilakukan, lanjut Citra, agar menghindari persoalan-persoalan yang bisa saja terjadi antara BPD dengan pihak Pemerintah Desa

"Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan hubungan yang tidak harmonis, antara BPD dan Pemerintah Desa," tukas Citra. (*)

[Update Informasi Seputar Kabupaten Kayong Utara]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved