Breaking News:

Oknum Polisi Setubuhi Anak Dibawah Umur Dipecat, KPPAD Apresiasi Keputusan Tegas Kapolda

Pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak beberapa waktu lalu Eka mengatakan bahwa Dwi Yandi divonis 6 tahun penjara atas perbuatannya.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Destriadi Yunas Jumasani
Kapolresta Pontianak Kombes Andi Herindra memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Brigadir DY di halaman Mapolresta Pontianak, Jalan Johan Idrus, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 22 November 2021. Brigadir DY melanggar kode etik profesi Polri atas dugaan kasus asusila dengan korban anak di bawah umur pada September 2020 lalu. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Polresta Pontianak resmi melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Brigadir Dwi Yandi yang terlibat kasus persetubuhan anak dibawah umur pada tahun 2020 lalu.

Pemberhentian ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Kalbar Nomor Kep/523/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap personil Polresta Pontianak Kota atas nama Brigadir Dwi Yandi.

Dwi Yandi ditetapkan telah melanggar Pasal 7 Ayat (1) huruf B, Pasal 10 Huruf (F) dan Pasal 11 Huruf C peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Jo pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat 1 huruf (B) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, oleh sebab itu dirinya dipecat dari Kepolisian.

Bertempat di Polresta Pontianak, apel pemberhentian tidak dengan hormat ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak Kombes Pol Andi Herindra, Senin 22 November 2021.

Curi Besi Mesin Hidrolik Tempat Cuci Mobil, Juru Pemuda 26 Tahun di Pontianak Diringkus Polisi

Atas PTDH tersebut, Ketua KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah) Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengapresiasi langkah Kapolda Kalbar yang telah mengambil tindakan tegas terhadap personel kepolisian yang telah melanggar hukum.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak beberapa waktu lalu Eka mengatakan bahwa Dwi Yandi divonis 6 tahun penjara atas perbuatannya.

"Kami menilai Keputusan Kapolda ini menganut azas keadilan tanpa melihat siapa pelaku, bagaimana pelaku, kenapa pelaku, maupun pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan korps atau lembaga terkait, sehingga bila ada oknum yang melakukan pelanggaran ditindak tegas sesuai aturan internal maupun eksternal yang berlaku,"tuturnya.

Atas kasus ini, sebagai lembaga khusus yang mendampingi korban dalam kasus yang melibatkan Dwi Yandi, Eka selaku ketua pun meminta maaf kepada pihak keluarga Dwi Yandi, karena pihaknya hanya menjalankan tugas sebagai KPPAD yang bertugas sebagai pelindung dan pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana yang diamanatkan undang - undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2015.

"Kami sama sekali bukan mencari kesalahan ataupun ingin menzolimi orang lain, akan tetapi secara tugas dan fungsi kami berdiri dan mengedepankan azas membela anak dibawah umur,"ujarnya.

Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang sehingga membuat nama instansi menjadi tercoreng, bilamana hal serupa terjadi di instansi lain, iapun berharap pihak yang terlibat dapat melakukan tindakan tegas seperti yang dilakukan Kapolda Kalbar saat ini.

"Semoga orang - orang dewasa kita semua, kita bisa menjadi pengayom dan teladan bagi anak - anak kita, dan anak - anak Kalbar benar - benar terlindungi dan merasa mendapat keadilan yang sebenar benarnya sehingga terlaksana dengan baik penyelenggaraan perlindungan anak di Kalbar," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved