Breaking News:

Prabasa Sebet Rencana Pansus CSR Perusahaan Masih Belum Sampai di Meja Pimpinan

Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Barat Prabasa Anantatur mengatakan pembentukan pansus Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tahapan-tahapan.

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Dokumentasi Prabasa
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Barat Prabasa Anantatur mengatakan pembentukan pansus Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki tahapan-tahapan.

“Untuk membentuk pansus seperti yang diwacanakan oleh kawan kawan DPRD tentu ada tahapannya. Namun ini belum sampai ke pimpinan, kita tunggu saja hal ini apakah sekadar wacana atau ingin ditindak lanjuti,” kata Prabasa Anantatur, Sabtu 20 November 2021.

Dia mengatakan dirinya berprinsip bahwa hal ini sesuai dengan peraturan daerah.

Pontianak Tuan Rumah Rakon BKOW-GOW se-Kalbar, Usung Tema Tingkatkan Literasi Digital Industri 4.0

“Situasi yang terjadi saat ini di Sintang juga menjadi atensi presiden Jokowi yang juga telah memberikan bantuan kepada korban banjir,” ungkapnya.

Wacana pembentukan pansus CSR kata Prabasa, tentu terkait dengan diundangnya perwakilan 20 perusahaan oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Selain itu, berkaitan dengan komitmen perusahaan tersebut dalam pengimplementasian dana CSR.

“Saya selaku pimpinan DPRD Provinsi Kalbar mendukung Gubernur Sutarmidji, dengan apa yang disampaikannya,” katanya.

Prabasa mengungkapkan kepada perusaaan yang sudah investasi di Kalbar untuk bertanggung jawab karena hal itu sesuai dengan Perda yang telah dibuat bersama sama dengan DPRD Kalbar.

“Adalah perda No 4 Tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Coprporate Social Responsibity (CSR),” katanya.

Pertanyaannya kata Prabasa, adalah apakah 20 perusahaan yang diundang Gubernur itu sudah melaksanakan CSR.

“Bukan hanya 20 perusahaan yang diundang gubernur tetapi juga perusahaan perusahaan lain, kita ingin perusahaan yang berkaitan dengan tambang dan perkebunan sawit apakah sudah memenuhi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Prabasa berharap kedepan kejadian seperti itu dapat diantisipasi supaya tidak terjadi di daerah daerah lain.

“Apakah akan dilakukan perubahan tata ruang di daerah hulu ini. Karena kita melihat daerah hulu cukup tinggi, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas serta melawi yang mengalami pendangkalan,” ungkapnya. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved