Breaking News:

Pendapat Wali Kota Pontianak Terkait Raperda Tentang Pengelolaan Zakat, Ekraf dan P4GN

Sebagaimana, ketiga Raperda tersebut ialah Raperda tentang pengelolaan zakatzakat dan Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, serta tentang Penc

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rokib
Foto saat DPRD Kota Pontianak menerima dokumen penyampaikan pendapat terkait tiga raperda inisiatif usulan DPRD Kota Pontianak dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa 16 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan terkait dengan raperda tentang pengelolaan zakat, Edi menjelaskan, memang dalam pengelolaan zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

"Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Perda Nomor 25 Tahun 2002 tentang pedoman pengelolaan zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti," jelasnya.

Hal tersebut ia sampaikan setelah memberikan pendapat terkait tiga usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kota Pontianak, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Kalimantan Barat, Selasa 16 November 2021.

Sebagaimana, ketiga Raperda tersebut ialah Raperda tentang pengelolaan zakatzakat dan Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, serta tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.

Terkait usulan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (ekraf), Edi mengatakan, perkembangan ekonomi kreatif di Kota Pontianak Kalimantan Barat semakin meningkat.

Menurut Edi, peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan usaha baru dari berbagai macam ide kreatif masyarakat.

Tiga Raperda DPRD Diusulkan ke Pemerintah Kota Pontianak

"Pertumbuhan ekonomi juga ikut terdongkrak dengan merebaknya ekraf di Kota Pontianak, " katanya.

Pemkot pun, kata dia, terus melakukan peningkatan terhadap ekonomi kreatif. Namun untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif tersebut, lanjut Edi, harus ada kerjasama antara pelaku usaha kreatif, masyarakat dan Pemerintah.

"Peran pemerintah daerah membentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif secara terintegrasi dan berkesinambungan," jelasnya.

Selanjutnya, terkait dengan Raperda P4GN dan Prekursor Narkotika.

Menurutnya, P4GN merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

"Hal itu juga sudah tertuang dalam amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang P4GN. Upaya P4GN dan Prekursor Narkotika harus dilakukan secara integratif dan berkesinambungan," imbuhnya.

Oleh karena itu, usulan Raperda ini, kata Edi, akan menjadi payung hukum berupa Perda yang mengatur partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya P4GN dan Prekursor Narkotika di Kota Pontianak.

Ketiga usulan Raperda inisiatif legislatif tersebut selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama dengan pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved