Breaking News:

Jaksa Penuntut Umum se Kalimantan Ikuti Bimtek Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam kata sambutannya Sesjampidum, menyampaikan agar Penuntut Umum melakukan koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

Penulis: Ferryanto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/FILE KEJATI KALBAR
Bimbingan Teknis Penuntut Umum, Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan In House Training Akses Keadilan Melalui Teknologi Dalam Tuntutan Tindak Pidana narkotika Untuk Mendukung Terwujudnya WBK dan WBBM, Selasa 16 November 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - 51 (limapuluh satu) jaksa se Pulau Kalimantan mengikuti Bimbingan Teknis Penuntut Umum, Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan In House Training Akses Keadilan Melalui Teknologi Dalam Tuntutan Tindak Pidana narkotika Untuk Mendukung Terwujudnya WBK dan WBBM.

Di Kalimantan Barat bertempat di Ball Room Hotel Aston Pontianak, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Yunan Harjaka dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Masyhudi, SH., MH, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Juniman Hutagaol, SH, MH, Menghadiri pembukaan kegiatan tersebut yang dibuka langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, DR, Fadil Zumhana, melalui video conference, Selasa 16 November 2021.

Dalam kata sambutannya Sesjampidum, menyampaikan agar Penuntut Umum melakukan koordinasi yang baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

Beri Motivasi Anak Yatim Piatu dan Hafidz Quran, Kejati Kalbar dan IAD Kalbar Gelar Jumat Berbagi.

Ia menyampaikan bahwa Pelaksanaan Restoratif Justice telah dilaksanakan satu tahun lebih di jajaran kejaksaan, oleh karenanya ia berharap agar para Kajati melaksanakan dan mengidentifikasi serta melaporkan pelaksanaan Restoratif Justice ke Kejaksaan Agung untuk diberikan petunjuk.

"Sehingga nantinya akan didokumentasi secara nasional, dimana hal ini untuk dipedomani dan dijadikan sejarah terkait penegakkan hukum karena kasus narkotika merupakan perkara terbesar yang kita tangani di seluruh Indonesia yang selalu menjadi masalah, yang satu diantara masalahnya yakni over kapasitas, oleh sebab itu harus kita tangani dengan produk hukum kita,"jelasnya.

Pelaksanaan acara tersebut diikuti oleh 51 (limapuluh satu) peserta, yaitu Para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum se Kalimantan, dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang sangat ketat dengan dengan melaksanakan 5M. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved