Breaking News:

Waspada dan Lawan Potensi Politik Uang pada Perhelatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kubu Raya

Potensi Money Politic kerap saja terjadi di Pilkades bahkan di anggap menjadi hal biasa di kalangan masyarakat, padahal Money Politic merupakan prakti

Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Mubassyir, SE., M.A.P 

Mubassyir, SE., M.A.P

Pengurus KAHMI Kabupaten Kubu Raya 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemilihan kepada desa (Pilkades) secara serentak akan digelar di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dalam waktu dekat ini. Hal ini sejalan dengan pasal 4  peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selain itu juga Pilkades serentak kabupaten Kubu Raya mengacu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Desa. Pada Pilkades serentak kali ini dikutip dari laman Diskominfo Kabupaten Kubu Raya setidaknya ada 160 calon kepaka desa dari 39 desa yang tersebar di 9 Kecamatan akan menggelar Pilkades serentak pada tanggal 17 November 2021.

2 Anak Umur 12 Tahun Tenggelam dan Meninggal Dunia di Sungai Rengas Kubu Raya, Ini Identitas Korban

Praktik Vote Buyying menjadi perhatian bersama mengingat pentingnya netralitas dalam menjalankan demokrasi bersih jujur tanpa Money Politic.

Potensi Money Politic kerap saja terjadi di Pilkades bahkan di anggap menjadi hal biasa di kalangan masyarakat, padahal Money Politic merupakan praktik politik kotor yang tentu saja merusak demokrasi yang dampaknya sangat luas. 

Karena akan menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil. Demokrasi yang harusnya “bebas” menjadi tidak bebas, hanya karena pembelian hak suara.

Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, hanya menjadi pemilik uang, tentu hal seperti ini akan merusak generasi anak Bangsa. Selain itu, praktek Money politik  juga dapat merusak moral demokrasi.

Kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinan nya, bukan karena kinerja  nya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang di berikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut.

Dalam hal ini dampak yang di alami oleh masyarakat yang terjerumus ke dalam Money Politic bisa menyebabkan jalannya demokrasi tidak sesuai harapan karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinan nya, bukan karena arah kinerja  nya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang di berikan untuk meraup suara demi kepentingan oknom-oknom pelaku money politik.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved