Breaking News:

Bupati Martin Buka FGD Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan, Sebut Isu Pembangunan Jadi Perhatian

pembangunan waterfront city sebagai industri dan sarana pergudangan, serta isu-isu lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ketapang. Foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ketapang, Kamis 11 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Dalam sambutannya, Martin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang.

"Kawasan perkotaan Ketapang ini merupakan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan juga merupakan pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Ketapang," kata Martin.

Martin menjelaskan, bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang telah memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Ketapang tahun 2015-2035.

Rembug Gayeng, Polres Ketapang Salurkan Bantuan Sembako dan Tali Asih kepada Yatim Piatu

Dimana dikatakannya bahwa didalam peraturan tersebut terdapat Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang perlu disusun secara detail tata ruangnya.

"Beberapa isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian di kawasan perkotaan Ketapang antara lain optimalisasi sarana dan infrastruktur skala regional seperti bandar udara, rumah sakit, universitas, jembatan alternatif pawan II dalam memaksimalkan fungsi kawasan perkotaan Ketapang," jelasnya

Selain itu, lanjut Martin, pembangunan waterfront city sebagai industri dan sarana pergudangan, serta isu-isu lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Untuk itu, penyusunan dokumen RDTR Kawasan perkotaan Ketapang ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perijinan terpadu secara elektronik atau Online Single Submission - Risk Based Approach (OSS-RBA), sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Ketapang.

"Saya berharap segala sesuatu bisa berjalan seimbang, selaras, dan paralel. Apa yang kita bicarakan hari ini disini, juga sudah menjadi agenda yang tercatat di Kementerian pusat," jelasnya.

Selanjutnya, Bupati Ketapang dua periode itu menjelaskan bahwa kegiatan FGD II ini merupakan tindak lanjut hasil Konsultasi Publik (KP) I yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2021 di Pontianak.

Lebih lanjut, kata Martin, melalui FGD ini diharapkan agar masyarakat dan pelaku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan untuk dokumen RDTR kawasan perkotaan Ketapang yang nantinya akan menjadi pedoman dalam mengisi pembangunan.

"Serta tercapainya visi-misi Bupati Ketapang periode 2021-2026 yaitu Melanjutkan Ketapang Maju, Menuju Masyarakat Sejahtera," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved