Sangat Memberatkan, Nelayan dan Pemilik Kapal Tangkap Ikan di Kubu Raya Tolak PP 85 Tahun 2021

"Surat izin sudah habis masa berlakunya, mau memperpanjang tidak mampu, jadi banyak nelayan yang saat ini juga tidak melaut,''tegasnya.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bustan Abdullah Sekertaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (kanan) saat menyatakan penolakan terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021. Istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Sejumlah Pemilik Kapal tangkap ikan dan nelayan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menolak kenaikan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021.

Busrah Abdullah, Sekertaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Kubu Raya menyampaikan bahwa penerapan PP nomor 85 tahun 2021 itu sangat memberatkan nelayan dan pemilik kapal.

Ia mengatakan, dengan diterapkannya peraturan itu pihaknya harus membayar kenaikan hingga 400%.

"biayanya naik 400% untuk kapal 30 GT keatas, sedangkan hasil belum tentu, tapi pajaknya sudah sebesar itu,''ungkapnya, senin 1 November 2021.

Komunitas Bantu Pendidikan Kita Audiensi Bersama Wabub Kubu Raya

Dikatakannya, untuk saat ini para nelayan telah sepakat untuk menolak peraturan itu dan sepakat pula untuk tidak membayar pajak.

Akibat dari penerapan PP nomor 85 tahun 2021 itu dikatakannya juga sudah ada nelayan di Kabupaten Kubu Raya yang tidak melaut dalam beberapa waktu terakhir karena khawatir ditangkap, dikarenakan masa surat izin berlayar sudah habis.

"Surat izin sudah habis masa berlakunya, mau memperpanjang tidak mampu, jadi banyak nelayan yang saat ini juga tidak melaut,''tegasnya.

Ia khawatir, bilamana pemerintah tidak segera mencabut Peraturan ini, maka akan menyebabkan pengangguran masal di berbagai wilayah di Indonesia, selain itu juga akan terjadi kelangkaan ikan dipasaran, karena nelayan enggan untuk melaut disebabkan kenaikan biaya kepengurusan administrasi yang sangat tinggi.

"intinya, kami dari nelayan dan pemilik kapal di Kubu Raya menolak PP Noor 85 tahun 2021 ini, dan meminta pusat untuk membatalkan PP tersebut,''tegasnya beharap.

Pihaknya dari HNSI pun akan menempuh jalur administratif dengan melayangkan surat kepada Gubernur Kalbar astas penolakan PP nomor 85 tahun 2021 itu, serta mengharapkan solusi bagi nelayan yang terdampak langsung PP tersebut.

Selain itu, pihanya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan tuntutan dari nelayan yang ada di kabupaten Kubu raya, agar DPRD dapat menyambungkan aspirasi mereka kepada pemerintah. (*)

(Simak berita terbaru dari Kubu Raya)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved