Bulan Inklusi Keuangan 2021

Kejar Target Inklusi Keuangan, TPAKD Kini Hadir di Empat Kabupaten di Kalbar

Kehadiran TPAKD diharapkan dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan b

Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
TRIBUN PONTIANAK/NINA SORAYA
Gubernur Kalbar Sutarmidji (tengah), Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin (kanan) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Agus Chusaini mengikuti kegiatan Pengukuhan TPAKD empat kabupaten yaitu Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu dan Bengkayang secara virtual pada Rabu 27 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar, Maulana Yasin, mengungkapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. 

Hal ini ia sampaikan saat Pengukuhan TPAKD empat kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Bengkayang dan Kapuas Hulu pada Rabu 27 Oktober 2021.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji secara virtual.

"TPAKD diharapkan dapat menjadi akselarator dalam rangka implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di daerah guna mendukung pencapaian target Inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 yang pada akhirnya dapat tercapai dan menghasilkan masyarakat yang well literate dan financially inclusive," ujar Maulana Yasin.

Dorong Ketersedian Akses Keuangan, Gubernur Kalbar Kukuhkan TPAKD Kabupaten Bengkayang

Selain itu juga dilaksanakan Launching Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR). 

Dalam rangka mencapai target peningkatan Inklusi keuangan, OJK mendorong pembentukan TPAKD.

TPAKD dibentuk dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator berupa pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui peningkatan akses keuangan bagi masyarakat.

"Kehadiran TPAKD diharapkan dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah," jelasnya.

Wako Edi Harap Masyarakat Lebih Cerdas dan Prioritaskan Pinjol Terdaftar di OJK

Selain itu mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perwakilan Kementerian/Lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah.

Dilanjutkannya, dalam kurun waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, telah terbentuk 1TPAKD tingkat Provinsi yakni TPAKD Provinsi Kalimantan Barat dan dua TPAKD tingkat Kabupaten/Kota yakni TPAKD Kabupaten Kubu Raya dan TPAKD Kota Pontianak.

Dengan dukungan yang sangat baik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalu Biro Perkenomian Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat selaku sekretariat TPAKD Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan inisiasi terbentuknya 4 TPAKD baru.

Yakni TPAKD Kabupaten Sanggau, TPAKD Kabupaten Bengkayang, TPAKD Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau yang dikukuhkan oleh Gubernur Kalbar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved