Breaking News:

Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Provinsi Kalbar, Sutarmidji Harap semua Bekerja Sesuai Aturan

“Kalau yang masih belum bayar kami akan minta nanti dengan Korsupgah untuk melakukan pendekatan supaya nanti pajak itu dibayar,”ujarnya.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata usai menghadiri Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Balai Betitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 21 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan dalam pemberantasan korupsi yang sering menjadi masalah ketika Kepala Daerah memakai aturan apapun terkait anggaran tetap saja salah.

Gubernur Sutarmidji mengatakan kadang susah untuk menentukan apakah itu masuk ke ranah korupsi atau administrasi. Bahkan diranah administrasi pun, kadang bisa juga dipidana.

“Sekarang kawan-kawan kepala daerah bagai buah simalakama. Mau pakai aturan apapun dalam menggunakan anggaran tetap saja kadang ada masalah,”ujarnya.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Balai Betitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 21 Oktober 2021.

Hadir di Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Kalbar, Ini yang Disampaikan Wakil Ketua KPK RI

Sutarmidji mengatakan sering menyampaikan hal tersebut kepada pihak penengak hukum polisi dan jaksa. Dimana harusnya dapat diketengahkan untuk melakukan edukasi bukan semuanya dilakukan penindakan.

“Terkadang penindakan itu dibuat opini seperti misalnya Bank Kalbar kemarin sebenarnya berkaitan dengan hal-hal adminitrasi. Artinya remunerasi kan boleh dan ada aturannya, tapi nyatanya tetap diperiksa. Akhirnya mereka pusing sendiri,”jelasnya.

Gubernur Sutarmidji mengatakan bank berkaitan dengan masalah kepercayaan. Akhirnya, ia meminta semuanya untuk digenahkan.

“Kalau memang salah bilang salah, jangan sampai nanti yang ini periksa, itu perikasa. Bank itu kepercayaan masyarakat tapi seperti itu,”ujarnya.

Ia berharap semuanya bisa menjalankan pekerjaan sesuai aturan dan menyampaikan terima kasih dengan korsupgah KPK atas arahan Korsupgah Provonsi yang bisa meningkatkan PAD sekarang antara Rp 500 sampai Rp 700 miliar.

“Kita di tahun 2020 kemarin agak menurun. Awalnya kita sudah bisa meningkatkan Rp 700 miliar, kemudian turun kurang lebih hampir Rp 300 miliar. Hal tersebut karena Covid-19, tetapi kita maklumi,”ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved