Breaking News:

Hadir di Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Kalbar, Ini yang Disampaikan Wakil Ketua KPK RI

“Kalau menyangkut jumlah monitor kita masih jauh dari jumlah ideal. Jadi dalam hal ini masih kurang dan kapasitasnya perlu ditingkatkan,”ujarnya.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Foto bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata usai menghadiri Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Balai Betitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 21 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata menghadiri Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di Balai Betitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 21 Oktober 2021.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata mengatakan kedatangan perwakilan KPK RI ke Kalbar dalam rangka melakukan kordinasi, suvervisi, sampai pada sosialisasi pencegahan korupsi.

Dikatakannya KPK mempunyai 8 program yakni untuk monitoring, pencegahan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penguatan nilai-nilai Inspektorat dan manajemen aset, dan SDM.

Dikatakannya apa yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi seperti ketika di daerah menyambut perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Tumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Wisata Laboratorium Pendidikan Fisika IKIP PGRI Pontianak

“Jadi yang ingin kita perkuat adalah tata kelolanya mulai dari sistem kelembagaan, SDM-nya yang kita perkuat agar mereka dalam pelaksanaan kegiatan itu lebih profesional dan tidak ada interpensi dan sebagainya,”ujarnya.

Dikatakannta peran Inspektorat terkait pengawasan Pengadaan barang dan jasa selain kapasitas Inspektorat yang perlu ditingkatkan, serta bisa dikonfirmasi dengan pihak BPKP yang bertanggung jawab dalam kemampuan peningkatakan kapasitas Inspektorat.

“Kalau menyangkut jumlah monitor kita masih jauh dari jumlah ideal. Jadi dalam hal ini masih kurang dan kapasitasnya perlu ditingkatkan,”ujarnya.

Lanjutnya mengatakan terkait dengan anggarannya di Inspektorat kalau tidak ada anggaran tidak bisa bekerja, sebab dalam peraturan Inmendagri jelas ada PP terkait penguatan bahwa dalam proses tersebut dianggarkan juga melalui APBD untuk pengawasan dan juga evaluasi.

“Beberapa hal yang perlu di perkuat di Inspektorat mulai dari SDM maupun anggarannya supaya bisa independen dalam melakukan pengawasan,”ujarnya.

Dikatakannya hal ini menyangkut tata kelola di pemerintah daerah terkait sistemnya yang rawan itulah yang diperbaiki dan terus membangun lewat monitoring.

“Kita lihat banyak capaian masih rendah artinya masih banyak titik lemah didaerah tersebut misalnya terkait perencaanaan penganggaran itu kita mendorong angka dalam perencanaan penganggaran,”ujarnya.

Dikatakannya dalam hal ini supaya masyarakat juga dilibatkan mulai dari musrembangdes sampai persetujuan dilakukan dengan cara transparan dan di monitor langsung oleh masyarakat. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved