Breaking News:

Dorong Pekerja Sektor Kelautan dan Perikanan Mesti Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

yang menghadiri kegiatan FGD ini berkomitmen untuk sosialisasi bersama dengan tenaga penyuluh perikanan setiap kabupaten/kota harus segera dilakukan

Editor: Nina Soraya
Tribunpontianak.co.id/Istimewa
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Ramadan Sayo saat mengikuti FGD terkait tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal atau bukan penerima upah di Provinsi Kalimantan Barat. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Ramadan Sayo, mengatakan pekerja informal atau bukan penerima upah di Kalbar masih belum melek perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini karena keterbatasan kesadaran dan pengetahuan tentang manfaatnya jadi penyebab utama. Karena cara pendekatan pekerja informal ini berbeda.

4 Cara Cek Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Tahap 5 yang Cair Oktober 2021

Oleh karena itu dengan adanya FGD BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat bersama-sama menigkatkan perlindungan untuk pekerja informal khususnya semua pekerja sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Padahal iuran yang harus dikeluarkan mereka tidak terlalu besar disbanding dengan resiko yang dihadapi oleh pekerja,” paparnya.

Lanjutnya lagi, per bulan biaya yang dibebankan hanya Rp16.800.

Ini sudah dapat dua manfaat, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“ Dengan iuran sebesar itu bila nelayan mengalami resiko meninggal dunia di saat proses bekerja baik di darat atau laut maka ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 70 juta,” katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved