Breaking News:

Dorong Pekerja Sektor Kelautan dan Perikanan Mesti Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

yang menghadiri kegiatan FGD ini berkomitmen untuk sosialisasi bersama dengan tenaga penyuluh perikanan setiap kabupaten/kota harus segera dilakukan

Editor: Nina Soraya
Tribunpontianak.co.id/Istimewa
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Ramadan Sayo saat mengikuti FGD terkait tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal atau bukan penerima upah di Provinsi Kalimantan Barat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Focus Discussion Group (FGD).

FGD ini terkait dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret 2021 lalu.

Serta dalam menjalankan salah satu fungsi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati, mengatakan FGD BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja informal atau bukan penerima upah di Provinsi Kalimantan Barat.

Keberatan Dengan PP 85 Tahun 2021, HNSI Kalbar dan Pemilik Kapal Ngadu ke Dinas Kelautan & Perikanan

Menurutnya optimalisasi peran Kepala Dinas/Kepala Bidang dan Penyuluh Perikanan di masing-masing Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi kewajiban setiap pekerja sektor Kelautan dan Perikanan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini harus ditingkatkan khususnya semua pekerja sektor Kelautan dan Perikanan di Kalbar.

“Oleh karena itu kita yang menghadiri kegiatan FGD ini berkomitmen untuk sosialisasi bersama dengan tenaga penyuluh perikanan di setiap kabupaten/kota harus segera dilakukan,” ujarnya.

Yakni dengan melakukan perketat perizinan Perjanjian Kerja Laut (PKL) setiap pekerja sebelum melaut untuk wajib mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Perhimpunan Pemilik Kapal Perikanan Tangkap Kalbar Menolak Kenaikan Tarif PNBP KKP

Lalu meningkatkan kepatuhan bagi semua pihak dalam mengutamakan perlindungan semua pekerja di sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Harapan besar agar semua pekerja di sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat dapat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada periode tahun 2021 – 2022 ini,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved