Breaking News:

Pengadaan 12 unit Mobil Ambulance, Gubernur Sutarmidji Minta Jaksa Transparan

Ia menegaskan apa yang mau didemo? Ia akan serahkan pada kejaksaan 12 mobil tersebut, tapi kalau tidak ada masalah jangan buat ada masalah.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji 

Begitu pula apabila ada indikasi yang menjadi bekingan perusahaan sehingga bisa menjadi perusahaan yang mengadakan unit ambulance tesebut harus diungkap ke publik.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menekankan pada pihak kejaksaan agar dibuka semuanya serta transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan tidak perlu ada yang demo-demo.

“Saya tegaskan saya akan buka dan minta Kejaksaan ungkap ke publik siapa yang terlibat. Apabila pihak kejaksaan tidak mau menerima atau tidak bersedia menerima 12 mobil itu, nah artinya mengapa buat heboh,” tegasnya.

Semua indikasi adanya oknum yang terlibat diminta Sutarmidji diungkap ke publik, termasuk dirinya dan siapapun apabila ada indikasi dan terbukti terlibat maka pihak Kejaksaan harus ungkap pada publik. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat Kalbar.

Midji juga meminta pihak kejaksaaan untuk mengungkap pada publik mengapa sampai terjadi penunjukan langsung dalam pengadaan 12 unit mobil ambulance tersebut.

Ia menceritakan saat pemboicaraan akan adanya pengadaan mobil ambulancer beberapa waktu lalu, dibicarakan bersama-sama. Kala itu ada kepala BPKP, Inspektorat , pihak Polda dan adapula dari Kejaksaan Tinggi barulah diputuskan bahwa pembelian 12 unit mobil ambulance sebagai hibah pada kabupten kota tersebut tidak perlu tender dan hanya penunjukan langsung.

Alasannya adalah kondisi yang masih dalam situasi darurat penanganan Covid-19.
Terkait masalah spesifikasi mobil mengapa mahal dan Sutarmidji minta kejaksaan untuk mengungkap semuanya pada publik dan menjelaskannya spesifikasi mobil tersebut.

“Kalau ada penyimpangan silakan dibuka tapi ingat kewenangan ada pada masing-masing institusi. Misalnya mengapa pelapis platform bludru, disuruh ganti bahan sintetis itu bukan urusan aparat penegak hukum. Penggunaan interior didalam kendaraan itu adalah urusan Pemprov Kalbar yang membeli, bukan Kejaksaan,” tambahnya.

Jika masih ada masalah dan indikasi penyimpangan yang disebut-sebut pihak Kejaksaan, Sutarmidji tegaskan tidak akan menyerakan mobil itu pada pihak kabupaten kota. Ia meminta 12 unit tersebut diperiska dan dijadikan sebagai barang bukti.

Apabila Kejaksaan sudah mengclearkan semua dan genah barulah dikembalikan pada Pemprov Kalbar dan diserahkan kembali pada daerah yang menerima alokasi hibah.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved